Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), bertumpu tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) pada pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Pertemuan tersebut membahas tentang langkah ke depan dari KIB terkait Pemilihan Presiden tahun 2024. | Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Plt Ketum PPP Mardiono mengungkapkan pihaknya setuju apabila Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendapat jatah capres atau cawapres di Koalisi Besar.
Menurut dia, dua poros KIB dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) perlu mendapatkan porsi yang sama.
“Tentu setuju, bukan hanya KIB, PPP-nya pun berharap agar PPP juga diberikan kesempatan,” ujar Mardiono di DPP PPP, Rabu (19/4).
Mardiono mengatakan, PPP dulu juga pernah diberikan amanah oleh rakyat untuk menjadi wapres. Seperti diketahui, Hamzah Haz, salah satu kader terbaik PPP, menjabat sebagai wapres pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Tentu semua berharap agar semua ide gagasan perjuangan-perjuangan politik terimplementasikan oleh pelaksana-pelaksana yang akan mengeksekusi dari gagasan-gagasan itu,” kata Mardiono.
Tak cuma PPP, Partai Golkar juga setuju apabila KIB mendapat jatah capres atau cawapres dalam Koalisi Besar nantinya. Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji ingin, Ketua Umumnya, Airlangga Hartato dipertimbangkan untuk menjadi capres dalam Koalisi Besar.
“Sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar saat dihubungi, Selasa (18/4).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu berharap, dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan. Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas.
"Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegas Sarmuji.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement
