Muhaimin Minta Pemerintah Tak Ikuti Kemauan China Soal APBN Jadi Jaminan Bunga Utang Proyek Kereta Cepat Kebanggaan Jokowi: Risikonya Besar!

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku menolak maunya China agar APBN bisa menjadi jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Pria yang kerap disapa cak Imin ini mengaku mendukung sikap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang lebih memilih PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjamin utang tersebut.

"Saya kira bagus. Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," ujar Imin, di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua DPR meminta agar Pemerintah memastikan proyek KCJB benar-benar menggunakan skema business to business (B2B). Dengan begitu, APBN tidak tersandera.

Baca Juga: Menyedihkan! Manuver Kabur Makin Jelas, Prabowo Dinilai Cuma Jadikan Muhaimin Iskandar Ban Serep!

Imin merasa, saat ini APBN cukup terbebani karena telah memberikan dana segar ke sejumlah perusahaan pelat merah. Beban APBN akan lebih besar lagi jika harus menanggung utang proyek KCJB yang terus membengkak.

"Perlu dipastikan bahwa proyek KCJB seharusnya B2B. Saya kira cukuplah dana PMN (Penyertaan Modal Negara) disuntikkan. Jangan lagi bebani APBN sebagai penjamin utang," tegasnya.

Imin tak bisa membayangkan jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB. Selain beban fiskal akan melesat, negara juga membutuhkan puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek ini.

"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi, pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang," pesan Imin.

Pekan lalu, Luhut terbang ke China untuk membicarakan pendanaan pembangunan kereta cepat. Setelah pulang dari Negeri Tirai Bambu, Luhut mengungkapkan bahwa China meminta utang untuk membiayai bengkak KCJB dijamin APBN. Namun, saat itu ia menjelaskan kepada China bahwa proses sangat panjang jika menggunakan APBN. Sehingga, skema utang diarahkan kepada PT PII sebagai penjamin.

Baca Juga: Ngobrol Panjang Lebar dengan Gus Baha, Refly Harun Yakin Anies Baswedan Pemimpin dengan Kualitas di Atas yang Lain…

Agenda Luhut ke China untuk menegosiasikan bunga pinjaman ke China Development Bank (CDB) yang membiayai proyek KCJB. Awalnya, bunga yang ditawarkan mencapai 4 persen. Setelah dinegosiasi, China menurunkan bunga tersebut menjadi 3,4 persen. Namun, Pemerintah Indonesia ingin bunganya di angka 2 persen.

Meski begitu, Luhut menganggap bunga yang ditawarkan China sudah murah dibandingkan bunga pinjaman di tempat lain. "Kalau mau pinjam keluar juga bunganya bisa 6 persen. Jadi, ya kalau bisa 3,4 persen," ungkapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, total pinjaman mencapai 560 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,2 triliun dengan tenor 30 tahun. Nantinya, uang ini akan diberikan kepada PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Indonesia di PT KCIC.