Muhaimin Iskandar Sebut Fiskal akan Terbebani Hingga Puluhan Tahun Jika APBN Dijadikan Jaminan KCJB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa waktu lalu, diketahui bahwa pihak pemerintah Cina meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menolak permintaan tersebut. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar, mendukung penolakan Luhut. Menurutnya, fiskal Indonesia bisa terbebani hingga puluhan tahun jika permintaan itu disanggupi.

"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan Cina jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Resikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangannya belum lama ini.

Baca Juga: Erick Thohir Optimistis Proyek KCJB Tetap Jalan, Said Didu: Dipaksakan Demi Pencitraan!

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.

"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukuplah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang," tegas Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.

Baca Juga: Terkait Pemerintah Cina yang Minta APBN Dijadikan Jaminan Proyek KCJB, DPR: Mereka Berani Menekan karena Kita Tak Cermat

"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," tukas Gus Muhaimin.

Diketahui sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang kemudian ditolak oleh Luhut.

Baca Juga: Sepakat dengan Luhut, Cak Imin Juga Tolak Penjaminan APBN untuk Proyek KCJB

“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (Cina) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," papar Luhut.