Sepakat dengan Luhut, Cak Imin Juga Tolak Penjaminan APBN untuk Proyek KCJB

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui telah melakukan negosiasi ke Tiongkok untuk membahas proyek Kereja Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pihak Tiongkok dikabarkan meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan jaminan untuk proyek tersebut.

Luhut dengan tegas menolak hal itu. Sejalan dengan sang Menko Marves, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar, ikut mendukung keputusan Luhut.

"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan Cina jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Resikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangannya belum lama ini.

Baca Juga: Proyek KCJB Ibarat Buah Simalakama, Mau Maju Makin Rugi Mundur Mangkrak

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.

"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukuplah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang," tegas Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.

Baca Juga: Pasang Badan Demi KCJB, Erick Thohir Kena Sentil Said Didu: Sudah Kena Jebakan atas Keputusan Bodoh

"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," tukas Gus Muhaimin.

Diketahui sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang kemudian ditolak oleh Luhut.

Baca Juga: Proses Proyek KCJB Terus Sedot Dana Tiap Tahun, Pakar: Bahasa Kasarnya Lintah

“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (Cina) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," Luhut kepada media.