Aksi Besar-besaran Partai Buruh Akan Dihadiri Capres, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Buruh menggelar aksi massa memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) hari ini. Berdasarkan keterangan tertulisnya, terkonfirmasi sebanyak 50 ribu akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin, (1/5/2023). 

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut bahwa aksi yang digelar hari ini terkoodinasi di beberapa provinsi. Dia menyebut, 38 provinsi terkonfirmasi melakukan aksi May Day serempak serta ratusan Kabupaten/Kota akan mengikuti aksi May Day.

"Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/4/23).

Baca Juga: Polisi Terjunkan Ratusan Personel di Perayaan Hari Buruh

Selepas aksi di Istana dan gedung MK, Said mengatakan bahwa massa akan bergerak menuju Istora Senayan. Dia mengatakan, akan ada capres yang berorasi saat May Day.

"Di Istora senanyan akan dilakukan May Day Viesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh. Ada kemungkinan juga ucapan hari buruh internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam rakernas partai buruh," katanya.

Kendati demikian, Said menegaskan bahwa capres yang ikut menghadiri aksi bukan keputusan mutlak pengusungan partai. Dia menyebut, salah satu kandidat capres yang hadir hanya aspirasi yang muncul pada saat rakernas Partai Buruh.

"Ini rakernas ya belum keputusan Partai Buruh," tandasnya.

Adapun kandidat capres hari ini terkonfirmasi dua figur, yakni Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara itu, Partai Buruh akan membawa tujuh tuntutan utama dalam aksi yang digelarnya hari ini, diantaranya:

1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.

3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.

4. Tolak RUU kesehatan

5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.

6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.

7. HOSTUM, hapus out scorsing tolak upah murah.