Alasan Prabowo Batal Bentuk Dewan Buruh, Said Iqbal Kini Jadi Penghubung Buruh ke Istana

Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak melanjutkan rencana pembentukan Dewan Buruh yang sebelumnya sempat diumumkan saat peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monumen Nasional (Monas).

Sebagai gantinya, Prabowo menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pemerintah menilai tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan Dewan Buruh dapat diwujudkan melalui mekanisme lain yang dinilai lebih efektif dan lebih sederhana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan wacana pembentukan Dewan Buruh sempat dikaji lebih lanjut setelah disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh tahun lalu.

Namun setelah dilakukan pembahasan mendalam, pemerintah memutuskan menggunakan skema berbeda untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja.

“Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, penunjukan Said Iqbal dinilai mampu mengakomodasi tujuan utama pembentukan Dewan Buruh tanpa harus membentuk lembaga baru.

Pemerintah memandang Said sebagai figur yang memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Dengan posisi barunya tersebut, Said diharapkan dapat menjadi penghubung langsung antara kalangan buruh dan Presiden Prabowo dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Prasetyo menjelaskan, baik Dewan Buruh maupun Penasihat Khusus Presiden pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yakni menyampaikan masukan dan aspirasi pekerja kepada kepala negara.

Bedanya, skema penasihat khusus dinilai memungkinkan komunikasi berlangsung lebih cepat, lebih cair, dan tidak terhambat prosedur birokrasi yang panjang.

“Dengan skema ini, komunikasi presiden terkait isu ketenagakerjaan bisa lebih intens, cair, dan tidak terlalu birokratis,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan pemerintah ingin memastikan aspirasi buruh dapat tersampaikan secara langsung, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi berbagai sektor industri.

Prasetyo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memperjuangkan berbagai harapan yang selama ini disuarakan oleh kalangan pekerja.

“Sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini,” tuturnya.

Sementara itu, Said Iqbal mengungkapkan terdapat tiga fokus utama yang akan menjadi perhatiannya setelah resmi menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden.

Ketiga fokus tersebut meliputi kepastian kerja atau job security, kepastian pendapatan atau income security, serta jaminan sosial atau social security bagi para pekerja.

Baca Juga: Baru Dilantik, Said Iqbal Ancam Laporkan Menteri yang Tak Urus Nasib Buruh ke Prabowo

Menurut Said, tiga aspek tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan saran, analisis, dan rekomendasi kebijakan kepada Presiden Prabowo terkait peningkatan kesejahteraan buruh.

“Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” ujar Said.

Dengan penunjukan Said Iqbal sebagai penasihat khusus, pemerintah berharap jalur komunikasi antara buruh dan Istana menjadi lebih terbuka sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani lebih cepat dan efektif.