Bicara Kekuasaan Tertinggi, Anies Baswedan Jawab Kekhawatiran Berhentinya Pembangunan IKN

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menegaskan bahwa sejak awal dirinya berkomitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dalam hal ini, terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digodok oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menegaskan, prinsip perubahan tidak terlepas dari unsur keberlanjutan. Anies juga menegaskan, hal tersebut menjadi prinsip dasar dalam pemerintahan manapun.

Baca Juga: Diskusi Surya Paloh dan Luhut Ternyata Bahas Cawapresnya Anies Baswedan, NasDem: Dia Meng-endorse...

"Sudah saya sampaikan sejak awal bahwa ketika menyangkut pada perubahan itu ada unsur change dan continuity. Tidak mungkin hanya saja continuity saja dan tidak mungkin hanya change saja. Jadi itu prinsip di dalam pemerintahan manapun," kata Anies dalam konferensi persnya di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jum'at (5/5/23).

Dia pun menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang menyebut dirinya sebagai antitesa pemerintahan. Di mana, kata Anies, program yang dicanangkan pada kepemimpinan Jokowi saat ini tidak lagi diteruskan ketika dirinya memenangkan Pilpres 2024.

Dia menegaskan, kekuasaan terbesar di Indonesia adalah milik rakyat. Oleh karenanya, kata Anies, Pilpres 2024 tidak untuk menghilangkan atau pindahnya kekuasaan.

"Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat. yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Jadi kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan, tidak. Kekuasaan tidak pernah hilang, kekuasaan di tangan rakyat," tegasnya.

"Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Itu pasti. Karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat," tambahnya.

Dia juga menegaskan, prinsip dasar itu yang coba dibawa oleh Koalisi Perubahan. Anies mengaku ingin mengembalikan kekuasaan tersebut kepada rakyat.

Apalagi, kata Anies, tepat pada bulan Mei ini, Indonesia memperingati 25 tahun reformasi setelah dipimpin oleh rezim Orde Baru. Oleh sebab itu, dia meminta pada seluruh pihak untuk tidak merasa memiliki kekuasaan kecuali rakyat.

Baca Juga: Tak Mau Acaranya Disabotase Lagi, Strategi Loyalis Anies Baswedan: Kami Meminta Nama, Alamat, NIK...

"Jadi jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat, yang ada dalam pembawa kewenangan. Jadi itu, karena itu, enggak usah khawatir soal tadi ancaman-mengancam, tidak ada. Karena ini soal sirkulasi, rotasi pemegang kewenangan dari rakyat," tandasnya.