Partai Demokrat Sindir Presiden Jokowi yang Gunakan Istana untuk Kumpulkan Ketum-ketum Partai: Zaman SBY Gak Pernah Tuh!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrat menyindir habis-habisan Presiden Joko Widodo yang menggunakan Istana sebagai tempat pertemuan ketua umum partai pro pemerintah. 

Semasa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga beberapa kali mengumpulkan para ketua umum parpol. 

Tapi, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kala itu untuk membahas kebijakan dan program pro rakyat.

"Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres," kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (7/5).

Baca Juga: Jokowi Diduga Kumpulkan Ketum Partai di Istana untuk Bentuk Koalisi, Demokrat Klaim SBY Tidak Pernah Melakukan Hal Tersebut Selama Memimpin

"Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara," sambung Herzaky.

Sementara, di era Presiden Jokowi mengumpulkan enam ketum parpol untuk membahas strategi koalisi pilpres. Sebab, secara terang-terangan Jokowi mengatakan tak mengundang Partai NasDem yang notabene sudah memiliki partai koalisi di luar koalisi pemerintahan.

"Kalau ada aspirasi politik pribadi, gunakan waktu dan tempat yang tepat. Di kantor partainya mungkin atau di kediaman pribadi di luar istana. Ada etika yang seharusnya dipahami dan dijaga betul oleh Presiden Joko Widodo," ungkap Herzaky.

Herzaky mengharapkan agar sisa masa jabatan Jokowi dipergunakan untuk membantu rakyat yang kesulitan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menjaga agar biaya hidup rakyat bawah tidak semakin membengkak, harga bahan-bahan pokok tidak semakin mencekik rakyat. Bukan, memikirkan bagaimana Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Cawapres Anies Disebut-sebut Punya Efek Kejut, Demokrat: Banyak Pihak yang Khawatir...

"Janganlah menterinya sudah banyak yang tidak fokus, cari dukungan sana-sini buat bisa nyapres, lalu presidennya juga malah sibuk memelototi angka-angka survei elektabilitas, bukannya memikirkan cara dan memelototi angka-angka kemiskinan, pengangguran, harga bahan pokok agar bisa turun," pungkas Herzaky.