Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bisa Jadi Presiden karena Sikap SBY, Eks Wamenkumham Minta Jokowi Netral di Pilpres: Dulu Saya Ditegur karena Tunjukkan Dukungan untuk Anda!

Bisa Jadi Presiden karena Sikap SBY, Eks Wamenkumham Minta Jokowi Netral di Pilpres: Dulu Saya Ditegur karena Tunjukkan Dukungan untuk Anda! Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Denny Indrayana kembali membuat analisa panjangnyaa mengenai gelagat manuver Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Denny blak-blakan minta agar Jokowi sebagai presiden untuk netral dalam kontestasi Pilpres 2024 untuk tidak condong menunjukkan dukungannya pada kandidat tertentu.

Denny pun menyinggung pengalamannya di 2014 lalu saat dirinya masih menjadi Wamenkumham di masa akhir kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Denny yang mendukung Jokowi bahkan menunjukkannya ke publik ternyata mendapat teguran tertulis dari SBY yang meminta agar dirinya netral.

“Ketika memberikan pesan ‘Salam Dua Jari’ untuk paslon Jokowi-JK, dengan bekas tinta di hari pencoblosan Pilpres 2014, saya mendapatkan teguran tertulis dari Presiden Keenam SBY,” ujar Denny dalam tulisannya yang dimuat di laman Intergity Law Firms, dikutip Minggu (7/5/23).

Baca Juga: Ahok Dibuat Keok, Profesor Mantan Pendukung Sebut Jokowi Tak Akan Membiarkan Anies Baswedan Menang Lagi di Pilpres 2024: 'Dia Mengambil...'

“Presiden SBY meminta saya, sebagai Wamenkumham dan bagian dari kabinet, untuk bersikap netral, serta tidak menunjukkan dukungan partisan kepada paslon capres mana pun,” tambahnya.

Menurut Denny, Jokowi sebagai pribadi tentu punya hak untuk punya preferensi dan mendukung calon tertentu.

Masalahnya adalah Jokowi saat ini juga punya jabatan seorang presiden yang harus netral dan tidak boleh menunjukkan dukungan kepada pihak tertentu.

Baca Juga: Profesor Mantan Pendukung Jokowi: Yang Ingin Ambil Alih Demokrat Itu Bukan Moeldoko, Tapi Jokowi!

“Sebagai pejabat publik, politik presiden adalah untuk kepentingan publik. Politik institusional presiden, adalah politik kebangsaan. Politik yang didedikasikan hanya untuk Republik Indonesia. Politik untuk seluruh rakyat, tanpa kecuali, tanpa membedakan, tanpa diskriminasi,” ujar Denny.

“Politik institusional presiden tidak boleh partisan. Artinya, presiden tidak boleh berpolitik untuk tujuan sekelompok masyarakat ataupun partai politik pendukungnya saja,” tambahnya.

Karenanya, Denny meminta agar Jokowi segera sadar dan meninggalkan apa yang dia lakukan saat ini dengan menunjukkan kecondongan dukungan ke kandidat tertentu.

Menurut Denny, Jokowi bisa jadi presiden juga karena sikap netral yang ditunjukkan oleh SBY saat masih menjabat sebagai Presiden.

Baca Juga: Mencengangkan! Pak Pendeta Bongkar Kisah Anies Baswedan Buat Majelis Satu Gereja Menangis: Saya Emosional Juga Menceritakannya...

“Presiden Jokowi harus sadar, bahwa salah satu faktor kepresidenannya bisa lahir adalah berkat sikap netral presiden sebelumnya,” tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: