PDIP Melawan, Enggak Sudi Lihat Jokowi Dicap Cawe-cawe Urusan Pilpres: Ini Sangat Melecehkan...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyorot tajam pernyataan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Dirinya membalas pernyataan akademisi tersebut yang menilai adanya unsur tangan dalam urusan koalisi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: Hanya Utus Menteri, Surya Paloh Macam Sudah Dibenci Jokowi: Tak Ada Lagi Keakraban...

Jokowi mengetahui batasan demokrasi serta masing-masing partai politik memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden.

Said menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden usungan mereka. Jokowi paham akan hal tersebut.

"Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Denny Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe urusan pilpres," tegasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta (09/05/2023).

Sebelumnya, pada Selasa malam (2/5), Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, untuk berdiskusi terkait kondisi politik Tanah Air. Jokowi pun menepis langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.

"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).

Dia pun menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.

Baca Juga: Jalan Rusak Viral Baru Bergerak, Jokowi Dirujak Demokrat: Delapan Tahun Ngapain Aja?!

"Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujar Jokowi.