Kumpulkan Enam Ketum Parpol di Istana, Panda Nababan: Jokowi Buat Parpol Ketergantungan pada Dirinya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (2/5/2023) malam lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun, Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah ke pertemuan tersebut.

Baca Juga: Jusuf Kalla (JK) Minta Jokowi Tak Sibuk Ikut Campur Masalah Pencapresan, Hasto PDIP Ogah Pusing: Dia Punya Hak Berpendapat

Menyikapi pertemuan tersebut, politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan mengatakan bahwa partai-partai tersebut ketergantungan politik terhadap pengaruh Jokowi. Hal tersebut terlihat dari beberapa tokoh yang harus ‘minta izin’ terlebih dahulu kepada Jokowi untuk maju dalam pemilihan umum.

“Kalau saya lihat, partai-partai itu yang menciptakan ketergantungan kepada Jokowi, apalagi dengan suasana menjelang Pilpres ini. Prabowo waktu ngomong dengan saya, dia bilang ‘saya maju atau tidak nanti atas izin dengan Jokowi’ bahkan Jokowi bilang ke saya itu dilakukan juga oleh Airlangga, Erick Thohir, dan menteri-menteri yang lain. Jadi suasana itu membuat dia (Jokowi) menjadi begitu strategis dan penting, ya dia nikmati,” kata Panda Nababan, dikutip dari kanal Youtube Total Politik pada Selasa (9/5/2023).

Ia menyebut bahwa Jokowi sangat menikmati situasi saat berhasil mengendalikan dan menundukkan partai politik dalam pengaruhnya.

“Dia (Jokowi) sangat menikmati. Lihat saja waktu pidatonya dalam ulang tahun-ulang tahun partai, kayaknya semua dalam kendali dia,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Jokowi bisa mengendalikan partai politik koalisi karena partai-partai tersebut membiarkan ketua umumnya menjadi menteri. Dengan demikian, ketua umum partai politik tersebut secara otomatis akan menjadi ‘pembantu’ Jokowi. Hal ini yang membuat NasDem bisa memilih langkah politik yang bebas dalam mengusung calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024.

Panda Nababan juga mengatakan bahwa meskipun pertemuan enam ketua umum parpol tersebut sudah dilakukan, masih belum bisa dispekulasikan siapa tokoh yang akan maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

“Bukan maunya dari Jokowi itu untuk mengumpulkan lima atau enam orang itu (ketua umum partai politik), mereka berkeinginan untuk difasilitasi oleh Jokowi. Dan ini terus terang kalau saya lihat ini masih sukar diduga calon presidennya siapa dan calon wakil presidennya siapa,” jelasnya.