Kudeta Demokrat Berujung Gagal Majunya Anies Baswedan, Diamnya Jokowi Disorot Tajam: Kami Yakin, Dia Tahu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Demokrat, Syahrial Nasution buka suara terkait dengan upaya kudeta terhadap partainya di Pilpres 2024.

Dirinya mengatakan bahwa upaya tersebut pasti diketahui oleh Presiden Joko Widodo aliais Jokowi. Hal tersebut karena pencetus upaya ini adalah Moeldoko.

Baca Juga: Demokrat Harus Sadar Diri, Jangan Playing Victim Saat Hina Jokowi

Pihaknya menyoroti bagaimana orang nomor satu dalam pemerintahan tersebut masih diam terkait dengan hal tersebut.

"Jika Pak Jokowi diam saja terkait tingkah laku anak buahnya, yaitu KSP Moeldoko, itu bukan urusan Demokrat. Sama halnya, kami pun boleh menduga yang dilakukan Moeldoko sesungguhnya diketahui persis oleh Pak Jokowi," ujar Syahrial saat dihubungi, Rabu (10/5/2023).

Di samping itu, menilai pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto juga bertentangan dengan sikap Jokowi. Khususnya terkait pertemuan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka.

Hasto mengatakan, pertemuan Jokowi dan enam ketua umum partai di Istana Merdeka tak membahas politik praktis. Sedangkan Jokowi mengamini, jika pejabat publik juga merupakan pejabat politik.

"Pernyataan Sekjen PDIP tentang pertemuan enam parpol di Istana Negara bertentangan dengan Presiden Jokowi. Jokowi mengakui bahwa tidak diundangnya Partai Nasdem ke Istana dalam pertemuan parpol koalisi pemerintah karena sudah memiliki bakal calon presiden bersama Partai Demokrat dan PKS, yaitu Anies Baswedan," ujar Syahrial.

Padahal, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah sebuah sikap resmi yang konstitusional. Jikalau membahas masa depan bangsa, seharusnya semua partai politik diundang dalam pertemuan itu.

Baca Juga: Enggak Boleh Terulang Lagi, Cucu Habib Kuliti Rezim Jokowi: Enggak Independen, Malah Layani Megawati

"Bahkan, menjadi lebih bermanfaat untuk negara apabila Presiden Jokowi juga melibatkan parpol lainnya. Tidak sebatas partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah," ujar Syahrial.