324 Juta Penduduk Akan Dirasakan Indonesia, Bappenas: Harus Ada Program Keluarga Berencana Era Baru!

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan proyeksi penduduk Indonesia yang disebut bakal mencapai 324 juta jiwa pada 2045 mendatang.

"Hasil proyeksi dengan skenario tren business as usual, menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta atau bertambah 54,42 juta orang dari tahun 2020," ungkapnya, Selasa (16/5/2023).

Baca Juga: Bos Bappenas Buka-bukaan, Begini Tips Agar Gen Z dan Milenial Bisa Jadi Orang Kaya di 2045

Sedangkan, menurut Suharso, dalam menghadapi perubahan demografi yang terjadi saat ini, pemerintah seharusnya dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

"Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, pemerintah perlu menyusun kebijakan keluarga berencana (KB) era baru," jelasnya.

Kebijakan tersebut, kata Suharso, perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga.

Dia melanjutkan, salah satu yang harus diperhatikan adalah pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial dan ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas.

Baca Juga: Anies Disebut Meradang Gegara Manuver Politik Jokowi, Refly Harun Sebut Adian Napitupulu Sok Tahu

"Pemerintah juga perlu menekankan pada persiapan berkeluarga secara sosial dan ekonomi yang menghasilkan anak yang berkualitas," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, perlu dipastikan ke depannya Pemerintah perlu mengembangkan care-economy untuk keseimbangan partisipasi kerja perempuan dan laki-laki, dengan memastikan sistem pengasuhan anak yang baik.

Baca Juga: Anies Disebut Meradang Gegara Manuver Politik Jokowi, Refly Harun Sebut Adian Napitupulu Sok Tahu

"Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi informasi dan edukasi KB sesuai dengan kondisi wilayah dan kelompok sasaran," ucapnya.

Baca Juga: Polisi Tak Temukan Proyektil Peluru dalam Kasus Penembakan Habib Bahar Bin Smith, Denny Siregar Samakan dengan Kasus Hoax Ratna Sarumpaet

Terakhir, Suharso juga mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan kebijakan pengendalian KB berdasarkan wilayah dan kelompok sasaran.