Relawan Jokowi Beri Peringatan Soal Tudingan Ada Politisasi Hukum di Kasus Johnny G Plate: Tuduhan Serius, Ada Konsekuensi Hukum!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kelompok Relawan Pendukung Jokowi yang kini mendukung Ganjar Pranowo, Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) menyoroti soal tudingan yang menyebut adanya politisasi hukum di penetapan tersangka Menkominfo yang juga Sekjend NasDem, Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi BTS.

Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan tudingan tersebut merupakan hal serius yang memiliki konsekuensi hukum.

“Tuduhan adanya politisasi hukum, intimidasi, dan kesemena- menaan aparat penegak hukum, serta penangkapan orang- orang tertentu merupakan tuduhan serius dan tentu memiliki konsekuensi hukum,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Rabu (24/5/23).

Baca Juga: Geger! Bisa Buat Masyarakat Bahagia, Amien Rais Minta Surya Paloh Bongkar Dugaan Korupsi Teman-temannya Jokowi dengan Bantuan Orang Ini

Sebagaimana diketahui, di tengah kasus Johnny G Plate, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyinggung adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara.

Menurut Sutrisno, tudingan tersebut jika memang mengarah pada kasus Johnny G Plate, maka harus segera dibuktikan kebenarannya.

“Maka Willy Aditya, politisi NasDem harus dapat membuktikan tuduhannya agar tidak menjadi bola liar yang justru dapat menciptakan kegaduhan menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.

Sutrisno bahkan menyebut Willy Aditya harus bertanggung jawab jika terjadi kegaduhan yang tak diinginkan sebagai dampak dari tudingan tersebut.

“Jika terjadi kegaduhan politik dan hukum akibat tuduhan ini, maka WA harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga: Omongan Amien Rais Nggak Main-main: Surya Paloh Sudah Dapat Hidayah, Jokowi Masih dalam Kesesatan!

Sebelumnya, Willy Aditya menyebut adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurutnya, saat ini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat.

Tak tanggung-tanggung, Willy juga mengaitkan itu dengan presiden yang disebut petugas partai.

“Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat, yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5/23).