Legislator DPR: Kondisi Geografis Pulau Palue NTT Jangan Jadi Alasan Keterlambatan Penyaluran Bantuan

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto meminta pemerintah segera membuka akses menuju desa-desa terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menegaskan kondisi geografis kepulauan tidak boleh menjadi alasan keterlambatan penyaluran bantuan.

"Wilayah kepulauan memang memiliki tantangan tersendiri, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan bantuan terlambat. Pemerintah harus mencari cara agar makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenaga medis bisa segera menjangkau warga," kata Edi.

Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 dilaporkan menyebabkan akses transportasi dan komunikasi menuju tujuh desa di Pulau Palue terputus.

Sejumlah ruas jalan tertutup longsor, ratusan rumah mengalami kerusakan, sementara jaringan listrik dan telekomunikasi turut terganggu.

Kondisi tersebut membuat mobilitas warga dan penyaluran bantuan menjadi terbatas. Edi meminta pemerintah memprioritaskan penyelamatan dan penanganan korban sekaligus membuka akses jalan serta memulihkan jaringan komunikasi.

"Pemerintah seharusnya sudah memetakan kondisi setiap desa. Yang pertama tentu menyelamatkan dan menangani korban. Bersamaan dengan itu, akses jalan dan komunikasi harus segera dibuka supaya bantuan bisa masuk," tegasnya.

Edi mengatakan pemerintah tidak perlu menunggu seluruh ruas jalan pulih sebelum menyalurkan bantuan. Menurutnya, jalur darurat dapat dibuka dengan mengerahkan alat berat dan sarana yang tersedia.

Sementara itu, jalur laut dan udara perlu dimaksimalkan untuk menjangkau wilayah yang belum dapat ditembus melalui jalur darat.

"Jangan menunggu jalan pulih sepenuhnya baru bantuan bergerak. Kalau jalur darat belum bisa dilewati, gunakan kapal atau helikopter untuk mencapai titik-titik yang sulit. Dalam keadaan seperti ini, semua sarana harus dikerahkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan bantuan tidak hanya terkumpul di posko utama. Distribusi harus menjangkau seluruh desa terdampak, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan perawatan medis.

"Kita jangan hanya melihat bantuan sudah sampai di posko, lalu menganggap persoalan selesai. Yang harus dipastikan adalah bantuan itu benar-benar sampai kepada warga dan dibagikan secara merata. Jangan sampai satu desa menerima banyak, sementara desa lainnya masih menunggu," katanya.

Selain akses transportasi, Edi meminta pemerintah mempercepat pemulihan listrik dan jaringan telekomunikasi. Menurutnya, komunikasi menjadi faktor penting untuk mengetahui kondisi warga, memperbarui data kebutuhan, serta memperkuat koordinasi penanganan bencana.

Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, serta petugas di lapangan.

"Bantuan bisa saja tersedia, tetapi kalau pendataan dan koordinasinya tidak berjalan, penyalurannya tetap akan terlambat. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama dan memastikan tidak ada warga yang terlewat," pungkas Edi.