Pemerintah Daerah Diminta Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah

Pemerintah meminta para kepala daerah memberikan dukungan kepada pengembangan ekonomi syariah. Sebab, pengembangan ekonomi syariah merupakan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

“Para kepala daerah agar memberikan dukungan berkelanjutan seoptimal mungkin, termasuk bagaimana program ekonomi syariah dapat masuk dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” kata Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta, kemarin.

Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Maruf Amin adalah Ketua Harian KNEKS sedangkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan adalah Bendahara KNEKS.

“Sinergi dan keselarasan berbagai program pusat dan daerah harus diperkuat lagi. KNEKS selaku akselerator dan penyelaras pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat agar segera menindaklanjuti,” tambah Wapres.

Maruf meminta agar penghargaan Anugerah Adinata Syariah tersebut dijadikan sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, maupun pertukaran inspirasi dan praktik-praktik baik di berbagai daerah.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar yakni 86,7% atau sebanyak 237 juta orang dan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, ekonomi syariah merupakan sebuah keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia.

“Pemerintah ingin memposisikan Indonesia sebagai pelaku utama dan sekaligus Hub ekonomi syariah, serta produsen pusat halal dunia,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Kendati demikian, dirinya berharap pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air tidak terjebak pada hal yang sifatnya branding semata, namun juga menitikberatkan kepada berbagai hal substantif.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah bisa menghadirkan sebuah sistem ekosistem perekonomian syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga bukan sebuah ekonomi yang tidak efisien dan memiliki berbagai persoalan dari sisi tata kelola keuangan syariah.

Implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah membawa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, yang tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah mencapai Rp2.375,8 triliun pada akhir tahun 2022, dimana perbankan syariah telah menjadi motor penggerak