Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres Harus Disambut Positif, Pengamat: Ini Niat Baik Presiden

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dia tidak akan netral dalam pemilihan umum 2024 menimbulkan polemik. Namun banyak sekali yang berpandangan positif dengan langkah Jokowi itu.

Pengamat Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad berpendapat keinginan presiden memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, dinilai sebagai sebuah niatan yang baik.

Dalam posisi, peran dan kapasitasnya sebagai Kepala Negara, niatan baik tersebut perlu mendapat apresiasi. “Niatan baik presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu,"ujar Nyarwi, Rabu (31/5).

Bagi Nyarwi keinginan Presiden Jokowi agar pesta demokrasi 2024 mendatang dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil adalah sebagai hal yang wajar. Komitmen Presiden  untuk menghormati dan menerima pilihan rakyat menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

“Banyak pihak tahu komitmen semacam ini dalam beberapa tahun terakhir diragukan oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, Presiden perlu membuktikan dirinya tidak hanya memiliki komitmen kuat pada dua hal itu saja,”tegasnya.

Baca Juga: Pedas! Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Pemimpin Negara yang Tidak Paham Isi Pancasila: Ya Makanya Dia Mau Cawe-cawe!

Sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi pada dasarnya memiliki sumber daya yang memadai dan dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia agar lebih bisa naik kelas. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir jebakan-jebakan yang mengarah pada regresi demokrasi terjadi di berbagai belahan negara demokrasi.

Sekali lagi, kata Nyarwi, adalah wajar jika Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara menginginkan agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa mewariskan residu-residu polarisasi atau konflik sosial di masyarakat dan semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair.

"Bahkan dalam beberapa pernyataan presiden berharap agar pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas, tidak menjadi korban hoaks,"tegasnya.