NATO Terpecah, Ukraina Makin Merugi Aja Nih!

Warta Ekonomi, Kiev, Ukraina -

Para pemimpin negara-negara NATO terpecah dalam menanggapi Ukraina. Ini terjadi setelah pertemuan Komunitas Politik Eropa di Moldova yang digelar Kamis (1/6/2023) mendengar permintaan Presiden Volodymyr Zelensky.

Dalam forum itu Zelensky mengungkapkan permintaan persenjataan dari keanggotaan Ukraina pada NATO dan Uni Eropa. Menurutnya, semua negara yang berbatasan dengan Rusia harus menjadi anggota penuh dari kedua organisasi tersebut.

Baca Juga: Kelemahan Usulan Perdamaian Prabowo yang Langsung Ditolak Mentah-mentah Ukraina, Ternyata Singgung Hal Sensitif!

"Itu karena Moskow mencoba menelan hanya mereka yang berada di luar ruang keamanan bersama," kata Zelensky, dikutip Al Jazeera, Senin (5/6/2023).

Dia menyerukan lebih banyak dukungan Eropa di lapangan, yang menurutnya menyelamatkan nyawa dan secara harfiah mempercepat perdamaian.

Menurut Stefanie Dekker dari Al Jazeera, yang melaporkan dari KTT tersebut, mengatakan Zelensky adalah pemimpin asing pertama yang tiba di lokasi, sebuah langkah yang tidak mungkin terjadi secara "kebetulan".

Pilihan untuk mengadakan KTT di Moldova, bekas republik Soviet yang berpenduduk sekitar 2,6 juta orang di dekat Ukraina, dipandang sebagai pesan kepada Kremlin dari Uni Eropa dan pemerintah Moldova yang pro-Barat.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan pada pertemuan tersebut, "Pertemuan kami hari ini di Moldova berbicara banyak. Negara ini berbatasan dengan Ukraina dan di sini, ancaman Rusia terlihat jelas."

Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga hadir.

Sementara itu di Norwegia, perpecahan di antara para sekutu NATO mengenai kecepatan aksesi Kiev menjadi jelas, hanya beberapa minggu sebelum pertemuan puncak yang menentukan pada pertengahan Juli di Vilnius.

"Semua sekutu setuju bahwa Moskow tidak memiliki hak veto terhadap perluasan NATO," kata kepala NATO Jens Stoltenberg kepada para menteri luar negeri yang berkumpul di Oslo, yang berusaha menghilangkan tanda-tanda perselisihan.