Kelemahan Usulan Perdamaian Prabowo yang Langsung Ditolak Mentah-mentah Ukraina, Ternyata Singgung Hal Sensitif!

Ukraina menyatakan telah menolak usulan perdamaian yang diajukan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk mengakhiri perang. Ini disampaikan juru bicara kementerian luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko.

Menurut sang jubir, Kiev menegaskan kembali posisinya bahwa Rusia yang harus menarik pasukannya dari Ukraina. 

Baca Juga: Enggak Main-main, Usulan Prabowo buat Setop Perang Rusia-Ukraina Boleh Diacungi Jempol

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," katanya, seperti dilansir Reuters.

Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki wilayah Ukraina, dan setiap proposal gencatan senjata akan memungkinkannya untuk berkumpul kembali dan memperkuat diri.

"Rusia sekarang berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina," ujarnya.

Rusia, kata Nikolenko, telah membantah tuduhan Ukraina melakukan kejahatan perang dan genosida.

"Di wilayah-wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida," tambahnya.

Sebelumnya, usulan perdamaian antara Rusia dan Ukraina diajukan Menhan Prabowo pada Sabtu (3/6/2023) pada acara pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura.

Dua usulan utamanya adalah menyerukan zona demiliterisasi dan referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah yang disebutnya sebagai wilayah sengketa.

Prabowo kemudian meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia untuk mengeluarkan sebuah deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.

Dia mengusulkan rencana multi-poin termasuk gencatan senjata dan membangun zona demiliterisasi dengan menarik mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi maju masing-masing pihak.

Zona demiliterisasi, kata Prabowo, harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB.

Ia menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.