Hadiri Pengukuhan KDEKS Kepri, Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Sektor Industri Halal Bintan Inti Hub

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kepulauan Riau Tanjung Pinang, Rabu (8/7/2023). Menurutnya, ekonomi dan keuangan syariah berkembang baik di wilayah sektor industri halal, salah satunya Bintan Inti Halal Hub yang merupakan satu dari 3 Kawasan Industri Halal di Indonesia.

"Pemerintah Pusat terus mendorong berbagai skema kebijakan untuk mendorong keterisian kawasan industri agar dapat beroperasi lebih optimal dan berkontribusi lebih signifikan pada ekonomi lokal," kata Wapres.

Baca Juga: Bertolak ke Kepri, Wapres Ma'ruf Amin Akan Tinjau Batamindo Green Farm dan Saksikan Pengukuhan KDEKS

Wapres menjelaskan proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah sangatlah lancar. Bahkan, sektor jasa keuangan syariah di wilayah ini dapat dikategorikan selangkah lebih maju. 

"Saya mendapat laporan bahwa kinerja keuangan BRK Syariah per tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif, dan secara keseluruhan meningkat dari tahun sebelumnya," ucapnya.

Tercatat, kata Wapres, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai lebih dari 160% (year-on-year), sementara pembiayaan syariah juga bertumbuh sekitar 80% (year-on-year).

Selain itu, sinergi pengembangan ekonomi pesantren melalui jaringan HEBITREN telah memiliki anggota yang cukup banyak, termasuk terbentuknya Koperasi Konsumen Sekunder. Karena itu, sejumlah capaian ini menjadikan Kepulauan Riau patut disebut sebagai salah satu pionir dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. 

"Terlebih, sifat inklusif dan universal yang dimilikinya juga menjadikan ekonomi dan keuangan syariah suatu potensi aktivitas perekonomian tidak hanya bagi umat Islam, melainkan juga terbuka untuk dijalankan oleh siapa saja," tegas Wapres.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara aktif mengambil peran dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dari berbagai lintas sektor usaha, di antaranya koperasi, UMKM, IKM, ekonomi kreatif, usaha ekonomi produktif, dan lainnya. 

Perwujudan peran tersebut dapat dilihat dari berbagai langkah strategis melalui arahan Pemerintah Pusat yang mengedepankan bentuk kolaborasi bersama lintas institusi/lembaga terkait mulai dari FKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, BRK Syariah, Kementerian Agama, BPOM, para pelaku usaha, media, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.

Dirinya menjelaskan, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terkait ekonomi dan pola keuangan syariah telah diterapkan di pondok pesantren melalui sistem koperasi.

"Kita juga bersama pondok pesantren menerapkan ekonomi dan pola keuangan syariah berbasis koperasi (KOPOTREN) yang saat ini sudah berjumlah 7 KOPOTREN," kata Ansar.

Baca Juga: Pengukuhan KDEKS Maluku Utara, Wapres Ma'ruf Amin Minta Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Selain itu, lanjut dia, transformasi koperasi konvensional ke koperasi modern dan berbasis syariah mulai digencarkan.

"Selain itu, peningkatan kualitas produk-produk UMKM melalui sterilisasi produk siap ekspor dan sertifikasi halal yang mana pada tahun 2023 telah diterbitkan melalui Kanwil Kemenag Kepri sejumlah 1.895 sertifikat halal," jelasnya.