Akui Biaya Logistik di Indonesia Mahal, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan berbentuk kepulauan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Tanah Air.

Hal itu dia sampaikan pada rangkaian Hari Jadi Lembaga National Single Window dalam agenda diskusi INSW yang digelar untuk memperkenalkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Generasi 2, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (9/6/2023). Sri Mulyani lalu mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan perekonomian dan daya saing Indonesia, memang tidak mudah.

Baca Juga: Sebut Logistik Indonesia Kalah Jauh di ASEAN, Sri Mulyani Luncurkan SINSW Generasi Kedua

"Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, biaya logistik berada di kisaran angka 12%. Untuk wilayah Sumatera biaya logistik dikisaran 20%, sedangkan wilayah Kalimantan dan pulau-pulau lainnya sebesar 30%," tuturnya menggambarkan tingginya pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk memeratakan competitiveness index di tiap daerah.

"LPI (Logistics Performance Index) Indonesia tahun 2023 ini kalah dibandingkan banyak negara yang justru makin maju," ujar dia.

Sri Mulyani membeberkan, dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, kalah dari sejumlah negara ASEAN lainnya yang kondisi geografisnya tidak serumit Indonesia.

"Ada 6 (enam) dimensi yang dihitung dalam LPI, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Dari keenam itu, terdapat empat indikator di Indonesia yang mengalami penurunan, yakni dimensi timelines tracking & tracing, international shipments, serta logistics competence & quality," ungkapnya.

Sri Mulyani menyakini upaya perbaikan indeks logistik sangat bergantung dari banyak kementerian/lembaga yang masing-masing memiliki persyaratan maupun berbagai proses yang menimbulkan beban dan komplikasi bagi bidang usaha. 

"Tidaklah mengherankan jika upaya antara Kementerian/Lembaga untuk duduk bersama menyamakan visi, memperbaiki regulasi agar jadi lebih sederhana, membuat sistem yang bisa compatible dan pada akhirnya menjadi sebuah single window itu ternyata tidak mudah dan butuh waktu sejak 2010 hingga sekarang," pungkasnya.

Baca Juga: Dukung Cita-cita Jokowi, Kemenkeu Bantu Percepat Agenda Reformasi Struktural di 2024

Lebih lanjut, Sri Mulyani pun berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah bersama-sama membangun sistem logistik Indonesia yang makin kompetitif, maju, reliable, dan efisien.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah INSW, menyoroti bahwa angka dwelling time di tahun 2017 berada diangka 4.06 hari dan di tahun 2022 hanya 2,84 hari. "Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada sektor logistik Indonesia," kata dia.

Sejalan dengan kabar gembira itu, menurutnya, kolaborasi antar-Kementerian/Lembaga menjadi penting dalam INSW. "Ini tentu bisa mendorong daya saing kita terhadap logistik dan usaha ekspor/impor," tekannya.

Ke depan, Airlangga berharap seluruh pihak terkait turut mendorong agar semua sistem yang terkait logistik, terintegrasi ke dalam INSW.