Wamenkeu Suahasil Pamer 56 Rumah Layak Huni Senilai Rp5 miliar di Solo

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau langsung perumahan layak huni yang dibangun di bekas kawasan kumuh Semanggi, Sangkrah, Surakarta, Kamis (12/2/2026). 

Hunian tersebut merupakan bagian dari Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan tahun 2025 bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Geo Dipa Energi.

“Penataan kawasan yang dilakukan dan kemudian juga bagaimana para penghuni itu juga mendapatkan manfaat yang positif dari penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan dari TJSL yang disampaikan oleh Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan,” kata Suahasil dalam Kunjungan Kerja Pers 2026 di Wilayah Sangkrah, Solo, Jawa Tengah (12/2/2026). 

Baca Juga: SMF Salurkan Rp34 Triliun untuk Biayai 904 Ribu Unit Rumah

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa proyek pembangunan itu menelan biaya Rp4,48 miliar untuk 56 unit rumah bagi 56 kepala keluarga dari kelompok desil dua ke bawah. Setiap rumah memiliki dua lantai dengan lahan seluas 20 m², dan luas bangunan 40 m².

“SMF berkontribusi kurang lebih untuk 37 unit rumah, sehingga total rumah yang telah dibangun SMF dalam program CSR dalam pengembangan rumah kumuh adalah sebanyak 84 unit rumah," ujar Ananta. 

Baca Juga: Kemenkeu Kejar Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,6% di Kuartal I-2026

Ananta menambahkan, SMF memiliki fokus pada sektor perumahan termasuk mendukung program pemerintah pembangunan tiga juta rumah. Sejak 2018, SMF telah menjalankan program CSR pengembangan rumah di kawasan kumuh dengan total penyaluran sekitar Rp747 miliar di 33 kota.

Ananta juga mengutip kajian DTS Indonesia yang menyebut sektor perumahan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda sekitar 1,86 kali.

“Setiap investasi 1 triliun akan mendapatkan PDB sebesar (Rp) 1,9 triliun. Program ini khusus menyasar untuk desil di bawah desil 2 dengan hampir seluruh penerimaan manfaat memiliki penghasilan tidak tetap,” tambah Ananta.