Investasi Pemerintah ke BUMN Tembus Rp897 Triliun, Ini Rinciannya

Pemerintah mencatat total investasi negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp897,53 triliun sepanjang 2010-2024 dan mulai menggeser arah penyaluran pada 2025 untuk mendukung program Astacita, terutama sektor perumahan, transportasi, pendidikan, dan pangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan dana tersebut disalurkan kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya (BHL), dan Badan Layanan Umum (BLU).

“Rekapitulasi investasi pemerintah dari 2010 sampai 2024 sudah mencapai Rp897 triliun. Untuk tahun 2025, target investasi kami arahkan sesuai dengan mandat Astacita, yakni fokus pada sektor perumahan, transportasi, pendidikan, dan pangan,” ujar Rionald dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (9/2/2025).

Baca Juga: Seret Dua Anak Usaha Astra dan BUMN Pembiayaan, Moody’s Beri Outlook Negatif

Sektor perumahan menjadi prioritas karena berkontribusi 12–13% terhadap produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 54 Tahun 2025 untuk menyalurkan PMN Rp6,68 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

“SMF menjadi instrumen vital dalam program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di mana 75 persen pembiayaannya didukung melalui skema FLPP. Kami melihat sektor perumahan memiliki multiplier effect yang besar dan penggunaan komponen lokal (local content) yang sangat tinggi,” tegasnya.

Selain hunian, pemerintah memperkuat konektivitas transportasi. Melalui PP Nomor 53 Tahun 2025, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menerima PMN Rp2,5 triliun untuk mengganti kapal berusia di atas 30 tahun, termasuk tiga kapal berusia lebih dari 38 tahun yang melayani Indonesia Timur.

“PMN yang diajukan PT Pelni diperuntukkan bagi penggantian kapal yang usianya sudah di atas 30 tahun. Bahkan, ada tiga kapal yang usianya mencapai 38 tahun lebih. Penggantian ini krusial karena semuanya melayani wilayah Indonesia Timur,” jelas Rionald.

Baca Juga: BUMN Kena Sengatan Moody's, Outlook PLN, PGN, Pelindo, dan Hutama Karya Jadi Negatif

Di sektor darat, pemerintah mengalokasikan PMN Rp1,8 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui PP Nomor 51 Tahun 2025 dan Rp473 miliar kepada PT Industri Kereta Api (INKA) melalui PP Nomor 50 Tahun 2025 untuk mendorong transportasi rendah emisi. Program tersebut menargetkan pengurangan emisi hingga 5,21 juta ton CO₂ pada 2040.

Berdasarkan data DJKN, realisasi PMN 2010–2024 didominasi sektor infrastruktur Rp372,57 triliun, diikuti pendidikan Rp154,11 triliun, perumahan, pariwisata, dan lingkungan Rp96,45 triliun, pembiayaan/UMKM Rp91,81 triliun, transportasi dan logistik Rp51,96 triliun, energi Rp51,81 triliun, pangan Rp14,1 triliun, lainnya Rp14,89 triliun, industri pengolahan Rp8,79 triliun, kesehatan Rp2 triliun, investasi Rp3 triliun, dan kerja sama internasional Rp0,04 triliun.