Skema Pendanaan JETP Harus Ciptakan Demokratisasi Energi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Executive Director, People Centered Economic and Bussiness Institute of Indonesia (IBEKA) Tri Mumpuni mengatakan bahwa pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) harus menciptakan demokratisasi energi.

Asal tahu saja JETP adalah skema pendanaan untuk transisi energi di Indonesia sebesar US$20 miliar. JETP merupakan hasil kesepakatan pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 lalu.

Dalam hal ini, Tri menilai masih banyak potensi dari sumber energi yang mampu dikembangkan oleh kelompok masyarakat atau yang sering disebut akar rumput.

Baca Juga: Biaya Transisi Energi Hijau Mahal, Pengamat Pesimis Indonesia Bisa Bebas Karbon pada 2060

"Banyak potensi di grass root yang harusnya itu bisa dibangun oleh rakyat ya dan dinikmati oleh rakyat, dikelola oleh rakyat bisa berkesinambungan karena rakyat diberi pemahaman dan diberi tahu, diajak," ujar Tri dalam diskusi virtual, Selasa (20/6/2023).

Tri mengatakan, kondisi tersebut harus digali secara serius agar masyarakat dapat mempunyai kemampuan untuk menghasilkan energi mereka sendiri.

Maka dari itu, ia menyebut bahwa pendanaan dalam JETP seharusnya dapat berbentuk trust fund yang bisa diakses oleh masyarakat.

"Sebuah trust fund yang bisa diakses masyarakat, tentunya tidak langsung pada masyarakat. Tapi saya berharap seperti Mongabay, terus ada teman-teman lain kitalah yang harusnya berkolaborasi hand in hand gitu ya siapa pun, tidak usah memikirkan siapa yang mendapatkan pujian," ujarnya. 

Lanjutnya, ia berharap lembaga-lembaga nonprofit juga dapat membantu masyarakat lebih jauh lagi tanpa mempedulikan siapa yang mendapatkan atensi atau pengakuan beberapa pihak atas sebuah pembangunan untuk masyarakat.

"Saya selalu bilang ke teman-teman NGO, di mana pun okelah kalau kalian bisa mengakses dana kalian butuh teknologi, kami mau mengajar. Kami ingin kalian mampu memiliki ya sumber energi terbarukan dengan teknologi apa pun," ujarnya.