Tidak Hanya Internal, Masyarakat Sangat Tentukan Baik Buruknya Polri

Baik buruknya Polri dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik tidak saja tergantung internal, tetapi terutama sangat tergantung apa yang terjadi di masyarakat.

Demikian benang merah yang muncul dalam dialog publik "Polisi Unggul Yang Presisi dan Humanis", yang diselenggarakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (21/6/2023) pagi.

Guru besar Universitas Bhayangkara, Jakarta, Prof. Hermawan Sulistyo, mengatakan polisi adalah cerminan baik buruknya masyarakat.

Baca Juga: Masyarakat Apresiasi Bakti Sosial Polri Sambut HUT Bhayangkara ke-77

"Kalau masyarakat brengsek jangan bermimpi polisi jadi malaikat," tegas Kiki, panggilan akrab Prof. Hermawan Sulistyo.

Karena itu, Kiki merasa jengah dengan kritikan yang terus disampaikan masyarakat, terutama mahasiswa, terhadap Polri.

"Bayangkan kalau polisi mogok 3 hari saja apa yang akan terjadi," kata Hermawan Suliatyo dengan nada bertanya.

Sementara itu, Kombes Pol. Heri Haryadi dari SDM Polri mengeluhkan kesan negatif yang ditanamkan masyarakat kepada anak-anak mereka saat masih kecil.

Ia mengingatkan kepada para orang tua kalau menakut-nakuti anaknya selalu mengatakan kalau nakal akan dilaporkan polisi. "Ini kan menanamkam stigma negatif terhada Polri yang tertanam sampai mereka dewasa," ujarnya.

Untuk itu, Heri mengajak masyarakat mulai menanamkan stigma positif terhadap Polri kepada anak-anak. Ia bersyukur karena, dari hasil survei, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat.

Hal senada disampaikan oleh Aba Subagja dari Kementerian PANRB, bahwa peran Polri sangat dibutuhkan masyarakat.

Ia mengapresiasi Polri yang sangat terbuka dan terus meningkatkan kompetensi anggotanya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi.

"Yang dibutuhkan adalah memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain untuk lebih meningkatkan kemampuan Polri dalam menangani masalah sosial dengan humanis dan presisi," tutur Aba.

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Pandjalangi menyampaikan kesiapan DPR RI untuk mendukung upaya Polri memulihkan persepsi positif masyarakat.

"DPR punya fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kami siap mendukung upaya menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap Polri," tegas anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu.

Kekurangan SDM

Sebelumnya, Kombes Pol. Hari Haryadi, Kabag Pangkat ASDM Polri, dalam paparannya, menyampaikan jumlah anggota Polri sebanyak 460 ribu baru mencapai 68 persen dari kebutuhan. Sementar, jumlah rekrutmen setiap tahun tidak sebanding dengan yang keluar.

"Setiap tahun yang keluar 11 ribu personel, sementara jumlah yang direkrut 10 ribu. Jadi kalau tidak ada anggota yang pensiun saja, jumlah ideal Polri butuh waktu 30 tahun," ungkap Heri.

Karena itu, lanjut Kombes Pol. Heri Haryadi, struktur terbesar di Polri adalah berpangkat Bintara. Kepada para Bintara inilah Polri memberikan harapan lembaga akan lebih baik di masa depan.

Mengenai strategi peningkatan SDM Polri, Kombes Heri Haryadi menyebut hal ini dilakukan melalui pendidikan kepada anggota, dan perbaikan sistem rekrutmen untuk anggota baru.

Baca Juga: Gelar Baksos Peringati Hari Bhayangkara ke-77, Kapolri: Polri Hadir di Tengah Masyarakat

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Pandjalangi mengingatkan masyarakat untuk menilai Polri jangan hanya melihat profil anggota Polri di kota-kota besar. 

"Lihatlah di daerah, banyak anggota Polri yang menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat," kata Andi Rio seraya menunjuk contoh di dapilnya di Bone, Sulsel.

Ia mengajak masyarakat untuk menilai objektif terhadap polisi. "Ada yang tidak baik, tetapi pasti lebih banyak yang baik," pungkasnya.