Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

WSBK Mandalika Merugi, Stafsus BUMN Arya Sinulingga Singgung Kemenparekraf Hanya Bantu Sekali

WSBK Mandalika Merugi, Stafsus BUMN Arya Sinulingga Singgung Kemenparekraf Hanya Bantu Sekali Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika yang diklaim merugi hingga Rp100 miliar. Arya menyebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno hanya membantu penyelenggaraan World Superbike (WSBK) satu kali dari total tiga kali penyelenggaraan.

Arya menjelaskan, Kemenparekraf memang membantu membiayai ajang WSBK pada 2022 dalam hal membayar fee lisensi yang diakuinya terbilang mahal. Seperti diketahui, tiga kali ajang WSBK itu berlangsung pada 19-21 November 2021, lalu 11-13 November 2022, serta 3-5 Maret 2023.

Baca Juga: Soal WSBK Mandalika Merugi Hingga Rp100 Miliar, Stafsus BUMN Arya Sinulingga: Wajar Itu!

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, enggak apa-apa, terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," ujar Arya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Namun, kata Arya, umumnya hampir di seluruh negara, fee lisensi ajang internasional memang dibayarkan oleh pemerintah sebab negara tersebut menjadi tuan rumah atau hosting country. Namun, dari tiga kali penyelenggaraan WSBK, pemerintah hanya mendanai satu kali, selebihnya dibiayai BUMN.

Arya lantas mencontohkan Formula E yang diselenggarakan di Jakarta, fee lisensinya didanai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang. Jadi terima kasih kepada Pak Sandi, tapi jangan terkejut kalau WSBK-nya memang agak tidak begitu menguntungkan, dari tiga dibantu satu," ungkapnya. 

Ia mengaku, pada dasarnya BUMN berharap bisa mendapatkan dukungan pembiayaan fee lisensi dari pemerintah secara terus-menerus, tetapi ternyata permintaan itu tak bisa dipenuhi oleh Kemenparekraf.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: