Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

IMF: Melarang Kripto 'Mungkin Tidak Efektif dalam Jangka Panjang'

IMF: Melarang Kripto 'Mungkin Tidak Efektif dalam Jangka Panjang' Kredit Foto: Unsplash/Rawpixel
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengulangi seruannya terkait regulasi kripto di negara-negara tertentu, tetapi mengatakan larangan langsung mungkin bukan pendekatan terbaik.

Dilansir dari laman Cointelegraph pada Jumat (23/6/2023), dalam laporan 22 Juni di Amerika Latin dan Karibia, IMF menunjuk berbagai pendekatan yang diambil pemerintah daerah dalam mengatasi adopsi mata uang kripto dan mata uang digital bank sentral atau CBDC. 

Bitcoin (BTC) telah diterima sebagai alat pembayaran sah di El Salvador sejak September 2021, sedangkan Bahama adalah negara pertama yang meluncurkan CBDC-nya sendiri, Sand Dollar, pada Oktober 2020.

Baca Juga: Bitcoin Melesat 36% YoY setelah China Peringatkan BTC Bakal 'Menuju Nol'

IMF mengatakan Brasil, Argentina, Kolombia, dan Ekuador—yang regulasi kriptonya “sedang dalam proses”—menempati peringkat di antara negara-negara tertinggi di dunia untuk adopsi aset digital dalam upaya membantu yang tidak memiliki rekening bank (unbanked), mengirim pembayaran lebih cepat dan murah, dan lain-lain.

Selain itu, menurut IMF, sebagian besar bank sentral di wilayah tersebut “telah atau sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi mata uang digital.”

“Jika dirancang dengan baik, CBDC dapat memperkuat kegunaan, ketahanan, dan efisiensi sistem pembayaran serta meningkatkan inklusi keuangan di [Amerika Latin dan Karibia],” kata IMF.

“Ketika beberapa negara telah melarang sepenuhnya aset kripto karena risikonya, pendekatan ini mungkin tidak efektif dalam jangka panjang. Sebaliknya, wilayah ini harus fokus untuk menangani pendorong permintaan kripto, termasuk kebutuhan pembayaran digital warga yang belum terpenuhi, dan meningkatkan transparansi, dengan mencatat transaksi aset kripto dalam statistik nasional.”

IMF sering membuat pernyataan publik yang menentang negara-negara yang mengadopsi mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah. Pada 19 Juni, direktur departemen moneter dan pasar modal, Tobias Adrian mengusulkan sistem pembayaran yang menggunakan satu buku besar untuk mencatat transaksi CBDC—sebuah ide yang mendapat kritik keras dari banyak orang di ruang kripto.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Nadia Khadijah Putri
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: