Dewan Pakar Golkar Bantah Rekomendasikan Munaslub Ganti Ketum Airlangga

Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni, menepis isu rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dia menilai, ada pihak yang sengaja menghembuskan isu pergantian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, pada Minggu (9/7/2023) lalu.

Baca Juga: Ada Penumpang Liar Ganggu Posisi Airlangga Hartarto Lewat Isu Munaslub Golkar

"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekomendasi yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tidak ada," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (14/7/2023).

Ganjar menuturkan, Dewan Pakar Partai Golkar tidak memiliki kewenangan dan hak untuk mengondisikan pelaksanaan Munaslub. Dia menegaskan, keputusan Munaslub sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," jelasnya.

Dia menyebut, Munaslub hanya dapat terselenggara jika di dalamnya terdapat kegentingan yang menempatkan posisi partai terancam. Ganjar menyebut, hal itu sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ganjar juga menilai, isu Munaslub merupakan gejolak atas dinamika dan dialektika perkembangan politik kepartaian Partai Golkar. Sebagaimana rekomendasi pada poin kedua, kata Ganjar, Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023.

Kendati demikian, Ganjar juga menegaskan bahwa rekomendasi itu bersifat limitatif. Adapun rekomendasi itu diberikan dengan tujuan memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.