Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran Serius, AHY: Kini Rakyat Takut Bicara!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai ada kemunduran demokrasi secara fundamental di Indonesia. Menurutnya, demokrasi yang baik mesti mencakup penghormatan pada pranata hukum jaminan kebebasan berbicara, kemerdekaan pers, hingga hak-hak asasi manusia yang terlindungi.

Di samping itu, AHY juga menilai demokrasi yang baik mesti ditandai dengan jujurnya penyelenggaraan pemilu, dipegang teguhnya konstitusi, serta tercegahnya kekuasaan absolut pada diri pemimpin politik tingkat puncak.

Baca Juga: AHY Rela Tunggu Anies dari Tanah Suci hingga Dini Hari

Sementara, keadaan saat ini, kata AHY, banyak nilai yang mesti dievaluasi. Pasalnya, dia menyebut banyak rakyat yang takut untuk menyampaikan aspirasinya sebab selalu terdapat ancaman yang membabi-buta.

"Kini, rakyat takut bicara. Kalangan elite dan golongan menengah, juga enggan bicara, karena khawatir bakal 'diserang' secara membabi buta," kata AHY dalam pidato politiknya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

AHY menyebut demokrasi saat ini kerap kali menggunakan instrumen hukum untuk menjatuhkan lawan politik. Dia pun mempertanyakan netralitas para pemangku kepentingan.

Pasalnya, kata AHY, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan mengaku akan ikut mencampuri kepemimpinan negeri di Pemilu 2024. Oleh karenanya, AHY menilai keadaan demokrasi Indonesia tengah menunjukkan kemundurannya.

"Banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," jelasnya.

AHY menilai praktik politik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi mesti dicegah secara kolektif. Dia mengaku enggan mengulangi kemunduran demokrasi sebagaimana yang terjadi pada tahun 1965-1966 dan 1998-1999.

Baca Juga: Paska Pertemuan Puan dengan AHY, Hubungan Demokrat dan PDIP Semakin Harmonis

"Jangan kita lukai perasaan rakyat, agar mereka tidak menempuh caranya sendiri, dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya. Untuk itu, kita harus mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat, termasuk kemerdekaan pers," katanya. 

"Kita juga harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa, sesuai konstitusi. Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi, berdasarkan nilai kebebasan, keadaban, dan kemanfaatan," tandasnya.