Hadi Tjahjanto: PTSL Program Revolusioner Kuatkan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam setahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset negara melalui sertipikasi aset dengan nilai mencapai kurang lebih Rp643,9 triliun.

Dia mengatakan, telah menyerahkan 857 sertipikat milik 28 Pemkab dan Pemkot serta 218 sertipikat milik Pemerintah Provinsi. Dalam hal ini, di Provinsi Sumatera Utara, pertambahan nilai ekonomi selama 1 tahun pada tahun 2022 mencapai sekira Rp36,32 triliun yang diperoleh dari Hak Tanggungan sebanyak Rp35 triliun, PNBP Rp105,5 miliar, BPHTB Rp884,7 miliar, dan PPH Rp323,7 miliar.

Baca Juga: Setahun Kepemimpinan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Ini Dia Capaiannya!

"Program PTSL di Sumatera Utara berjalan dengan baik. Saya memohon dukungan Pemda Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga sinergitas yang sudah baik ini untuk kelangsungan pengadministrasian pertanahan," kata Menteri Hadi dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Menteri ATR/BPN menjelaskan, saat ini terdapat 118 kabupaten/kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 kabupaten/kota di antaranya berada di Sumatera Utara. "Dengan keringanan yang sudah diberikan BPHTB tersebut, saya berharap perekonomian regional di Sumatera Utara dapat bertumbuh dengan baik," kata Hadi Tjahjanto.

Menteri ATR Hadi juga menaruh perhatian pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diinventarisasi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatera Utara.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kakanwil dan Kakantah supaya dapat segera memberikan kepastian hukum pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diberikan kepastian hukum," lanjutnya.

Melalui penyerahan sertipikat aset pemerintah tersebut, Hadi Tjahjanto berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran Forkopimda dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian seperti PTSL dan Reforma Agraria dapat berjalan lancar.

"Tujuan kita sama, yakni memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak atas perekonomian," tegas dia.