Dukung Presidensi G20 India, Indonesia Dorong Pemanfaatan Digital Public Infrastructure

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertemuan Menteri Ekonomi Digital Negara Anggota G20 membahas tiga isu prioritas usulan Presidensi G20 India, yaitu Digital Public Infrastructure (DPI) for Digital Inclusion and Innovation; Building Safety, Security, Resilience and Trust in the Digital Economy; dan Digital Skilling for Building a Global Future Ready Workforce.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan Indonesia mengapresiasi usulan Presidensi G20 India. Bahkan, Budi menekankan pendekatan fleksibilitas untuk implementasi DPI dan peningkatan keamanan digital serta keterampilan digital yang komprehensif.

Baca Juga: DELRI Dorong Ruang Fleksibilitas untuk Anggota G20

"Sebagai delegasi sekaligus Anggota Troika, Indonesia menyampaikan intervensi terhadap masing-masing isu prioritas," kata Menkkominfo Budi dalam Digital Economy Minister Meeting (DEMM)  Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di Taj West End, Bengaluru, India, Sabtu (19/8/2023).

Dalam isu prioritas pertama, Indonesia menyampaikan masukan mengenai ruang fleksibilitas bagi setiap negara untuk mengembangkan DPI sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing.

"Indonesia juga mendorong pemanfaatan DPI yang difokuskan di dalam negeri, tanpa menutup kemungkinan untuk mengembangkan DPI yang bersifat lintas negara," ungkap Budi Arie.  

Berkaitan dengan isu prioritas kedua, Indonesia menyadari keamanan menjadi komponen penting dalam pengembangan ekonomi digital. Menkominfo menyatakan isu ini juga dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

"Indonesia mengumpulkan praktik dari banyak Anggota G20 mengenai keamanan digital yang menjadi faktor kunci dalam mendukung kelangsungan bisnis, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, isu yang krusial bagi Indonesia adalah pelindungan untuk anak dalam ruang digital," tandasnya.

Mengenai isu ketiga, Menteri Budi Arie menyatakan Indonesia menyambut baik usulan Presidensi India untuk melakukan perbandingan kecakapan digital antarnegara. Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan kecakapan digital secara komprehensif.

Baca Juga: G20 Akan Atur Regulasi Kripto Global Saat India Akhiri Masa Kepresidensiannya

"Seluruh program penyiapan SDM digital dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan dari akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, serta instansi pemerintah terkait," ungkapnya.

Dalam DEMM DEWG Presidensi G20 India, selain Menkominfo Budi Arie Setiadi, hadir tujuh menteri dari negara Anggota G20 beserta 5 menteri negara undangan. Mereka membahas dan memberikan usulan untuk dokumen akhir dari rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group yang akan menjadi bahan pembahasan Pemimpin Negara G20.