Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

DELRI Dorong Ruang Fleksibilitas untuk Anggota G20

DELRI Dorong Ruang Fleksibilitas untuk Anggota G20 Kredit Foto: Kominfo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembahasan mengenai tiga isu prioritas Digital Economy Working Group (DEWG) di bawah Presidensi G20 India memasuki hari terakhir. Dinamika perundingan atas masing-masing isu cukup beragam karena terdapat perbedaan pandangan antarnegara Anggota G20. 

Ketua DELRI Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba mengatakan, dalam isu prioritas pertama Digital Public Infrastructure (DPI), Delegasi Republik Indonesia menegaskan perlunya ruang fleksibilitas bagi setiap Anggota G20. Hal itu penting untuk mendukung pengembangan konsep dan kerangka DPI sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing negara.

“Terkait dengan DPI, kami menekankan beberapa hal. Pertama, kami meyakini bahwa DPI yang diusulkan oleh Presidensi India perlu memiliki ruang fleksibilitas untuk seluruh Anggota G20. Usulan ini akhirnya dapat diterima, sehingga artinya DPI dapat diadopsi oleh masing-masing negara Anggota, tetapi kita juga dapat mengembangkannya sendiri,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (19/8/2023).

Baca Juga: Jokowi Pamer Rasio Utang RI Turun, Paling Rendah se-ASEAN dan G20!

Selanjutnya Sekjen Mira Tayyiba menyatakan DPI harus dipisahkan konteksnya antara DPI di ranah domestik dengan DPI yang bersifat lintas batas negara (cross-border).

“Harus dipisahkan antara DPI yang berlaku di ranah domestik dengan DPI yang bersifat cross-border. Kami menyampaikan bahwa, saat ini negara Anggota G20 sebaiknya memusatkan perhatian pada aspek domestik di negara masing-masing, karena adanya perbedaan regulasi di masing-masing negara. Contohnya, dalam konteks Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang telah disahkan tahun lalu,” jelasnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, isu cross-border dalam kerangka DPI kemungkinan akan menjadi pembahasan jangka panjang mengingat belum semua negara Anggota mengadopsi DPI.

Adapun isu prioritas kedua berkaitan dengan Keamanan Siber di sektor Ekonomi Digital yang merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 Indonesia tahun lalu yang berfokus pada aspek security dan safety, termasuk privasi dan pelindungan data.

Baca Juga: G20 Akan Atur Regulasi Kripto Global Saat India Akhiri Masa Kepresidensiannya

Mengenai pembahasan isu prioritas ketiga kecakapan digital untuk mempersiapkan angkatan kerja, DELRI menyambut baik usulan Presidensi G20 India untuk melakukan perbandingan antar negara.

“Jadi, mereka mendorong negara Anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan serta kompetensi digital antarnegara bila ada dua negara yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, kami menyambut baik proposal tersebut,” tutur Mira Tayyiba.

Ketua DELRI Mira Tayyiba menilai secara keseluruhan, pembahasan mengenai isu prioritas ini mengalami penajaman. Hal ini terjadi karena ada beberapa pihak yang tampaknya memiliki misi yang cukup berbeda, yang secara spesifik terkait dengan negaranya masing-masing.

"Namun, kami belum dapat mengungkapkan posisi kami secara detil mengingat masih dalam tahap negosiasi dengan dinamika perundingan yang cukup intens”, tandasnya.

Berkaca dari Pertemuan DEWG Keempat Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, pembahasan mengenai kondisi geopolitik diwarnai dengan perdebatan cukup sengit. Hal ini diprediksi juga akan terjadi pada pertemuan kali ini.

Pertemuan hari ini menghasilkan kesepakatan pada dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan pada Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Ekonomi Digital pada 19 Agustus 2023.

 

Baca Juga: Demi Perkuat Penguasaan Pasar, Anak Usaha Pertamina Jalin Kerja Sama dengan KKMC

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Annisa Nurfitriyani

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: