Partai Demokrat Ungkap Pemilihan Cak Imin Merusak Koalisi: Anies Melanggar . . .

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrat menyatakan bahwa keputusan bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan menggaet Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) melanggar pasal-pasal yang ada dalam Koalisi Perubahan.

Sekretaris Badan Komunikasi Strategis Daerah DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Nandi, secara tegas menyatakan kekecewaannya terhadap Anies Baswedan, bakal calon presiden (Capres) yang menjadi pilihan partainya. 

Nandi menjelaskan bahwa kekecewaannya timbul akibat kesepakatan "diam-diam" yang dilakukan antara Partai NasDem dan Anies Baswedan terkait calon wakil presiden (Cawapres) secara sepihak. Nandi menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar semangat kolaborasi yang seharusnya ada dalam koalisi perubahan, tetapi juga merusak prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi.

"Pasal-pasal yang telah disepakati dalam koalisi perubahan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Tindakan sepihak seperti ini dapat merusak kepercayaan dan kerjasama yang sudah dibangun dengan susah payah," ungkap Nandi.

Baca Juga: Anies Baswedan dan Cak Imin Deklarasi di Surabaya Besok?

Sementara itu, reaksi kekecewaan ini juga diikuti oleh sejumlah kader Partai Demokrat di berbagai daerah yang turut menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap langkah Anies Baswedan. Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas koalisi perubahan dan mematuhi prosedur yang telah disepakati bersama.

N"Kami percaya bahwa keputusan dalam hal sebesar ini seharusnya melibatkan seluruh anggota koalisi, termasuk Partai Demokrat. Kita semua berjuang bersama untuk mencapai perubahan yang lebih baik bagi negara ini, dan pengambilan keputusan sepihak seperti ini hanya akan merusak semangat kolaborasi yang sudah terjalin,” tambah Nandi. 

Baca Juga: Tak Bahas Potensial Cawapres, Ini yang Dibahas Anies Baswedan dengan SBY

Pernyataan Nandi ini menjadi sorotan dalam tengah dinamika politik nasional, mengingat koalisi perubahan dianggap sebagai langkah penting untuk membawa perubahan positif dalam pemerintahan. 

“Tentu itu sikap yang bagi kami tidak etis. Pihak Anies dan Surya Paloh membatalkan secara sepihak,” paparnya pada Kamis 31 Agustus 2023 di Kantor DPD Demokrat Jawa Barat.

Lebih lanjut, ia menilai sikap Anies dan Surya Paloh sangat memperlihatkan dan menujukkan etika politik yang buruk. Ia pun melihat, koalisi sembunyi-sembunyi itu merupakan benih dari koalisi Perubahan yang tak lagi permanen.

Nandi mengaku akan tetap mendukung sikap maupun langkah politik strategis yang akan diambil oleh DPP kedepannya. “Kami mendukung langkah politik yang akan dilakukan DPP,” tandasnya.