Pos Indonesia Kembali Salurkan Bansos PKH Tahap 3, Dimulai dari Daerah 3T di NTT

PT Pos Indonesia (Persero) kembali menyalurkan Bansos PKH Tahap 3 Tahun 2023 dan Bansos Sembako dari Kementerian Sosial pada September. Untuk mempercepat penyaluran, pembagian bansos dimulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).

Salah satunya yaitu di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyaluran bansos mulai dilakukan pada 1 September 2023. 

Petugas juru bayar dari KCP Mbeliling, Ruslan Ibrahim, menjelaskan terdapat 300 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di dua kecamatan. Sebelum dilakukan penyaluran biasanya petugas juru bayar menyiapkan data KPM dan memberikan pengumuman kepada perangkat desa setempat.

“Prosedur penyaluran bansos, pertama, kami informasikan kepada pihak kecamatan maupun kades, juga pendamping PKH. Kedua, kami siapkan danom, dana, dan jadwal pembayaran. Dalam satu hari penyaluran biasanya bisa dapat seratusan KPM. Biasanya target penyaluran selesai dalam tiga hari. Kita pakai aplikasi PGC (Pos Giro Cash) biar cepat,” kata Ruslan.

Lantaran menyalurkan bansos di wilayah 3T yang belum semua wilayahnya terjangkau sinyal internet, petugas menggunakan PGC dalam mode offline untuk memasukkan data KPM. Jika sudah tiba di area yang terdapat sinyal, data tersebut akan disetor secara online ke dashboard khusus.

Meski penuh tantangan dan kadang menemui kesulitan, Ruslan mengaku tetap menjalankan tugas penyaluran dengan penuh tanggung jawab. 

“Kesulitannya kadang KPM tidak mau difoto karena malu. Sebagai Insan Pos, saya siap menjalankan tugas karena dapat membantu kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai garda terdepan penyaluran bansos, Ruslan dan petugas juru bayar lainnya kerap menyaksikan secara langsung betapa para penerima bantuan memang layak menerima karena kondisinya yang miskin. Dia berharap seterusnya bantuan akan disalurkan melalui Pos Indonesia.

“Harapannya bantuan ini semoga selalu disalurkan di Kantor Pos,” katanya.

Camat Mbeliling, Yohanes Hibur, yang ditemui di sela penyaluran bansos menyatakan apresiasi atas kesigapan Pos Indonesia menyalurkan bantuan ke wilayah 3T. 

“Atas nama Pemerintah Kecamatan Mbeling dan 16 KPM yang hari ini menerima manfaat, saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi untuk kepedulian pemerintah pusat, dalam hal ini melalui PT Pos Indonesia,” tuur Yohanes.

Ke depan, Yohanes berharap bansos akan terus disalurkan oleh pemerintah pusat, khususnya kepada warga Kecamatan Mbeliling karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Harapan masyarakat agar semua ini terus berlanjut. Bahwa nanti dasarnya itu kriteria jadi pedoman, itu harus dipenuhi, dipatuhi. Kami masyarakat Mbelling sejumlah lebih dari 14.465 jiwa mengharapkan bansos ini berlanjut, karena manfaat bansos ini sangat terasa,” katanya.

Selain menerima uang, Yohanes bilang masyarakat juga mengharapkan respons cepat pemerintah menyediakan jaringan internet di wilayahnya.

“Bansos ini tentu tidak cukup, tapi KPM yang menerima bantuan merasakan manfaatnya. Dan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah konektivitas jaringan karena sampai hari ini jaringan internet belum tersedia,” ujarnya.

Terkait penyaluran bansos oleh Pos Indonesia, Yohanes mengapresiasi karena dinilai efektif, cepat, dan tepat sasaran. Dalam menyalurkan bansos, Pos Indonesia menjalankan tiga metode, yaitu dibagikan di Kantorpos, di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas. 

“Layanan penyaluran bantuan dari PT Pos Indonesia sangat terasa efektif. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan masyarakat yang terdesak situasi dan kondisi terakhir ini. PT Pos Indonesia membantu akses penerimaan bantuan KPM. Penyalurannya pun bisa mengakomodir KPM karena berdasarkan pengalaman selama ini petugas Pos dari kabupaten langsung mengantarkan bantuan kepada KPM sesuai jadwal. Sistem door to door terlaksana di sini. Saya melihatnya sangat efektif dan terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Yohanes pun mengimbau pemerintah kabupaten dapat mendata ulang KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan karena ekonominya telah membaik.

“Harapan kami, bantuan ini tetap dipertahankan. Untuk KPM ditepati sesuai kriteria dan ditambah lagi, karena jika ada KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan karena perekonomiannya sudah bagus, maka jatahnya itu agar diberikan kepada calon KPM lain yang sesuai kriteria. Untuk itu kami mendorong pemerintah desa agar melakukan pendataan secermat mungkin, data penerima sesuai kriteria dari pemerintah pusat,” katanya.