PAN Desak Pemerintah Hentikan Pengembangan Kawasan Rempang

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana.

"Seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan dan ketertiban seluruh anggota masyarakat. Dalam penanganan kasus Rempang ini, pemerintah harus mengutamakan perlindungan warga negara. Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani," kata Saleh dalam keterangannya.

Ia menilai rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri," tandasnya.

Saleh menambahkan isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari karena sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada.

"Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu, ia meminta aspirasi masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya, setiap warga negara harus dilindungi.

"Karena itu, PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi. Aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas. Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan. Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya," tandasnya.

Fraksi PAN juga mendesak pemerintah menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut. Langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.

Pemerintah diminta harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana agar hak-hak masyarakat bisa tetap terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.

"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," tuturnya.