DJP Jabar: Permenkeu 48/2023 Ringankan Beban Pajak Pengusaha Emas

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 tahun 2023 dinilai meringankan beban pajak pengusaha emas. PMK yang berlaku mulai 1 Mei 2023 ini merupakan pembenahan ketentuan  perpajakan sektor emas dari hulu sampai dengan hilir. PMK ini juga memberi kabar gembira karena terjadi penurunan tarif untuk PPh Pasal 22 dari 0,45% menjadi 0,25% dan PPN dari tarif efektif 2% menjadi 1,1% dan 1,65%.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati mengatakan, tujuan aturan ini untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhaan dalam pemungutan atau pemotongan  PPh dan/atau pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan emas dan perhiasan.

“Dalam hal implementasi aturan baru ini, kami bersinergi dan bekerja sama  dengan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia (APEPI) dan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI)," kata Erna kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 48 tahun 2023 kepada APEPI Jawa Barat/Bandung Raya dan APPI Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Kamis (14/9/2023) sore.

Baca Juga: Kapan Penerapan Pajak Karbon? Begini Jawaban Wamenkeu Suahasil

Acara ini dihadiri oleh Ketua APEPI Jawa Barat Kalim Adiguna dan perwakilan APPI Whie Tjung serta 180 orang anggota APEPI, APPI, dan wajib pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) perdagangan emas di wilayah Bandung Raya.

Erna menyebut kegiatan sosialisasi ini merupakan kali kedua dengan APEPI Jawa Barat. Diharapkan pemahaman yang sama, penerapan aturan baru dapat dilaksanakan secara optimal.

“KPP kami juga telah melakukan identifikasi wajib pajak sektor emas untuk memastikan KLU-nya sudah sesuai. Selanjutnya KPP juga memberikan edukasi tentang PMK 48 tahun 2023 kepada wajib pajak,” ungkapnya.

Adapun penyuluh pajak Adhitia Mulyadi mengungkapkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi emas perhiasan, emas batangan maupun perhiasan lain sejenis bukan merupakan hal yang baru karena sudah ada sejak lama.

Untuk itu, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan aturan yang lebih memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemudahan dalam transaksi emas melalui PMK 48 tahun 2023.

"Diharapkan dengan hadirnya PMK 48 tahun 2023, selain dapat menambah penerimaan negara, juga  dapat lebih memberikan keadilan dan kemudahan bagi seluruh pedagang emas,” ungkapnya.

Senada dengan penyuluh pajak lainnya, Rudy Rudiawan mengatakan bahwa PMK 48 tahun 2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, terutama  pengusaha di bidang emas.

Oleh karena itu, diharapkan semua wajib pajak dapat melaksanakan ketentuan, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dan berkeadilan.

“Kami berharap bagi toko atau pengusaha emas yang belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar segera mendaftarkan PKP sesuai PMK tersebut,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APEPI Jawa Barat/Bandung Raya, Kalim Adiguna mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut. Ia menuturkan dengan PMK tersebut, ada asas keadilan dan kepastian hukum dalam pungutan PPN mulai dari hulu sampai hilir.

"Kami dari APEPI akan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Kami berharap aturan ini bisa melindungi sektor emas dari persaingan yang tidak sehat, di mana pelaku usaha yang tidak patuh mengambil keuntungan lebih besar dalam melakukan kegiatan usaha," pungkasnya.

Baca Juga: Wah, Regulator Jepang Berencana Hapuskan Pajak ‘Keuntungan Belum Terealisasi’ di Aset Kripto!