Tiga Bank Jumbo Asing Dilaporkan Kompak Tarik Dana dari Indonesia

3 bank global tarik dana dari indonesia

Arus dana keluar dari sektor perbankan asing di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Tiga bank asing terbesar, yakni Citigroup, HSBC, dan Standard Chartered, tercatat merepatriasi laba sekitar Rp11,5 triliun kepada perusahaan induk masing-masing sejak 2024. Nilai tersebut bahkan sedikit lebih besar dibandingkan total keuntungan yang mereka hasilkan di Indonesia pada periode yang sama.

Fenomena tersebut mencerminkan perubahan strategi bank-bank global dalam mengelola eksposur bisnis di Indonesia. Bloomberg dalam laporannya menyebutkan peningkatan transfer laba berlangsung di tengah meningkatnya kehati-hatian investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan analisis laporan keuangan ketiga bank tersebut, Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC mengirimkan sekitar US$640 juta atau setara Rp11,5 triliun ke kantor pusat masing-masing sepanjang 2024 hingga 2025. Besaran repatriasi itu melampaui akumulasi laba yang mereka bukukan selama periode tersebut karena sebagian dana berasal dari laba ditahan pada tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan pola distribusi laba terlihat cukup tajam dibandingkan periode sebelum 2024. Selama satu dekade sebelumnya, Citigroup rata-rata hanya mengirimkan 84% laba ke perusahaan induk dan mempertahankan sisanya sebagai modal untuk ekspansi di Indonesia. Standard Chartered rata-rata merepatriasi 48% laba, sedangkan HSBC sekitar 87% sepanjang 2020–2023.

Sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan bahwa sebagian bank asing mulai mengurangi eksposur terhadap Indonesia karena meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dinilai semakin memperbesar peran negara. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi persepsi investor asing terhadap prospek investasi di Indonesia.

Sentimen tersebut diperkuat oleh gejolak pasar yang sempat menekan nilai tukar rupiah dan indeks saham Indonesia pada awal pemerintahan Presiden Prabowo. Di saat bersamaan, pemerintah memperluas peran Danantara sebagai pengelola investasi negara yang kini mengawasi ratusan BUMN dengan total aset sekitar US$900 miliar.

Salah satu perhatian pelaku industri muncul ketika Danantara menggalang fasilitas pinjaman senilai US$10 miliar pada awal 2025. Dalam pembicaraan dengan sejumlah bank internasional, setiap bank disebut didorong untuk berpartisipasi hingga US$1 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia dan Danantara.

Menurut sumber Bloomberg, sebagian eksekutif perbankan memandang permintaan tersebut sebagai indikasi meningkatnya ekspektasi pemerintah agar sektor keuangan mendukung berbagai agenda nasional.

Di sisi lain, langkah repatriasi laba juga berlangsung bersamaan dengan penyusutan bisnis ritel sejumlah bank global di Indonesia. Citigroup telah menjual bisnis konsumennya kepada UOB, Standard Chartered melepas portofolio pinjaman ritel kepada Bank Danamon Indonesia, sedangkan HSBC sedang menyelesaikan divestasi bisnis ritel dan wealth management kepada OCBC.

Managing Director Research PT Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menilai pelemahan rupiah turut memengaruhi keputusan bank asing untuk memulangkan laba.

“Pelemahan rupiah mengurangi daya tarik mempertahankan laba di Indonesia, terutama bagi bank-bank asing. Selama sentimen investor masih berhati-hati, tren ini kemungkinan belum akan berubah dalam waktu dekat,” ujarnya.

Baca Juga: BI Catat Aliran Modal Asing Rp160 Triliun Masuk RI Sejak Awal Tahun

Baca Juga: Kemenkeu Mulai Tarik Dana Rp300 Triliun dari Bank BUMN, Pengembaliannya Bertahap

Meski demikian, ketiga bank tersebut tetap membukukan keuntungan dan melanjutkan operasionalnya di Indonesia. Namun, meningkatnya repatriasi laba dipandang sebagai bagian dari penyesuaian strategi global sekaligus mencerminkan alokasi modal yang lebih selektif di tengah meningkatnya ketidakpastian.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan regulator tidak mengarahkan bank untuk membiayai program tertentu.

“Keputusan kredit didasarkan pada pertimbangan bisnis dan prospek usaha. Sebagai regulator dan pengawas, kami tidak melakukan intervensi dalam proses tersebut,” kata Dian.