Pemerintah Jokowi Segera Benahi Tata Kelola Industri Kelapa Sawit, Begini Strateginya!

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa seiring dengan peran penting komoditas kelapa sawit di Indonesia, peningkatan tata kelola industri kelapa sawit harus terus dilakukan.

Suahasil lalu mengungkapkan, peningkatan industri kelapa sawit bisa dilakukan dengan peningkatan tata kelola perkebunan termasuk perizinan dan penyempurnaan data perkebunan, serta pembangunan infrastruktur yang nantinya juga menjadi penunjang mobilitas produk sawit.

Baca Juga: Soal Pilwalkot Depok, Kaesang Pangarep: Sudah Dijawab Jokowi

“Sebagai industri perkebunan yang serius, maka (perkebunan kelapa sawit) harus ada izin-izinnya. Kita mengharapkan pengelola itu, baik dikelola oleh masyarakat petani secara individu maupun yang dikelola oleh perusahaan, (perijinannya) dikelola dengan cara yang baik,” jelasnya, dalam Kick Off Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DBH Sawit, di Kantor Kemenkeu, Senin (25/9/2023).

Suahasil menambahkan, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan updating pendataan lahan perkebunan kelapa sawit melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Dia menjelaskan, SIPERIBUN sendiri bertujuan untuk memperkuat tata kelola perizinan usaha perkebunan yang berbasis data dan bebas korupsi, penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan, serta penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga Nasional dan pemerintah daerah di sektor perkebunan. 

Pada akhirnya, lanjut Suahasil, ketiga tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di bidang perkebunan dan mengoptimalkan usaha perkebunan sebagai salah satu sektor utama perekonomian nasional.

Baca Juga: Gapki Minta PWI Bantu Industri Sawit

“Ketika nanti kita sudah mulai melihat (data di SIPERIBUN) ini, maka kami akan connect lagi kepada Ibu Bapak di pemerintah daerah. Ibu bapak mengenali nggak perusahaan-perusahaan ini yang ada di wilayahnya masing-masing, moga-moga sudah dikenali. Kalau belum dikenali, tolong dicek. Kami di pemerintah pusat pasti akan ngecek,” tuturnya.

Suahasil melanjutkan, pemerintah pusat juga menaruh perhatian terhadap peningkatan pengelolaan industri kelapa sawit melalui BLU BPDPKS. 

Pembentukan BPDPKS, kata dia, merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Baca Juga: Eks Komisaris BUMN Ungkap Setelah Kaesang Jadi Ketum PSI: 'Sebentar Lagi Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina'

Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan, yakni: mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

“BLU kelapa sawit ini banyak beroperasi di daerah Ibu Bapak sekalian, terutama melakukan replanting. Mohon Ibu Bapak sekalian juga melihat dan juga ikut memantau. Silahkan, pantauannya nanti disampaikan juga kepada kami bagaimana BLU Sawit bekerja di daerah Ibu Bapak sekalian dan bagaimana supaya kalau diperlukan untuk bisa lebih kuat lagi membantu di daerah Ibu Bapak sekalian,” sambung dia.

Suahasi lalu mengatakan, industri kelapa sawit saat ini membutuhkan jaringan transportasi untuk membawa hasil dari buah kelapa sawit dan produk lainnya, termasuk tandan buah segarnya ke sentra produksinya. Lalu, dari sentra produksi ke tempat-tempat lain yang menjadi output dari industri kelapa sawit. 

Baca Juga: Terbukti Sukses Lakukan PSR dengan Asian Agri, KUD Sawit Subur Lanjutkan Kemitraan Tahap II

“Ini disampaikan terus bahwa jalan-jalan raya kita perlu kita jaga dan perlu kita memastikan bahwa dari industri kelapa sawit ini juga kontribusi kepada perbaikan jalan-jalan raya yang ada di seluruh daerah. Inilah yang terakhir yang kami desain sehingga dana bagi hasil sawit ini ketika diusulkan memang targetnya adalah untuk perbaikan infrastruktur,” pungkasnya.