Per 31 Agustus 2023, Kinerja APBN Sumut Defisit Rp12,98 T

Kinerja APBN Sumut Sampai dengan 31 Agustus 2023 mengalami defisit sebesar Rp12,98 triliun atau -160,20 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang dipicu oleh meningkatnya realisasi belanja negara sedangkan pendapatan negara mengalami kontraksi.

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Sumut,  Syaiful mengatakan Realisasi belanja APBN sebesar Rp39,66 triliun atau 62,02 persen dari pagu sebesar Rp63,96 triliun tumbuh 7,17 persen (yoy). Sedangkan disisi pendapatan, realisasi Pendapatan sebesar Rp26,68 triliun atau 65,52 persen dari target sebesar Rp40,72 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar -16,67 persen.  

"Realisasi pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp25,11 triliun atau 64,55 persen dari target, terkontraksi -18,42 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,57 trilun atau 86,18 persen, tumbuh 26,88 persen (yoy)," katanya,  Selasa (26/9/2023).

Untuk kinerja penerimaan pajak di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada hingga Agustus 2023 Rp23,15 triliun atau 64,55 persen dari target, terkontraksi -9,24 persen (yoy).

Baca Juga: Bulog Sumut Salurkan Cadangan Beras Pemerintah di Tiap Kabupaten/Kota

Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp1,96 triliun atau 58,86 persen dari target, terkontraksi cukup dalam sebesar -62,79 persen (yoy). 

Kinerja penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan aset negara yang dikelola oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Proivinsi Sumatera Utara antara lain PNBP lelang sebesar 15,35 miliar, PNBP Barang Milik Negara sebesar Rp25,29 miliar, PNBP Piutang Negara sebesar Rp35,78 Juta, PNBP pokok lelang sebesar Rp685,48 miliar dan pengurusan piutang negara sebesar Rp8,32 miliar.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Agustus 2023 di Sumut mencapai Rp12,64 triliun atau 56,27% dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp22,47 triliun). 

"Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 11,19% (yoy) dipicu pertumbuhan belanja bantuan sosial 43,58 persen  (yoy) dan Belanja Barang 30,95 persen (yoy)," katanya. 

Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 5,39% dengan realisasi mencapai Rp27,02 triliun atau 65,13% dari total anggaran TKDD.

"Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Agustus 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 49.713 debitur dengan total penyaluran Rp240,20 miliar, " katanya. 

Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 141.716 debitur dengan total penyaluran Rp7,99 triliun.

Baca Juga: Gairahkan Bisnis UMKM, Pemkot Binjai Acungi Jempol KAHMI Sumut