Rakortek Stunting 2023 Hasilkan Rumusan Aksi Nyata Penurunan Stunting Pada 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023 yang berlangsung sejak 4 Oktober 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (06/10/2023). Para peserta Rakortek selanjutnya akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres untuk mendindaklanjuti hasil Rakortek tersebut. 

Saat menutup Rakortek, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi memaparkan berbagai masalah yang saat ini masih dihadapi dalam upaya mengatasi stunting beserta rumusan aksi nyata yang harus dilakukan. 

“Dalam 2 hari ini kita telah sama-sama melakukan refleksi atas apa yang sudah kita lakukan sejak tahun 2018. Refleksi bersama ini penting untuk mengetahui sampai di mana kita saat ini, mengidentifikasi apa kendala yang dihadapi, lalu menentukan strategi yang diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024,” papar Yoga. 

Baca Juga: Wapres Optimis Target Angka Prevalensi Stunting 2024 Capai 14%

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Rakortek 2023 ini menjadi forum multi stakeholder yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha dan perguruan tinggi atau akdemisi, untuk mendapatkan prespektif dari berbagai pihak tentang apa yang sudah dilakukan, serta masukan untuk melangkah ke depan dalam upaya penanggulangan stunting. 

“Jadi saya mengatakan ini juga sebagai forum marketplace sebetulnya untuk mempertemukan antara demand dengan supply, yang supply ini diharapkan bisa juga dari sisi nonpemerintah,” ujarnya.

Yoga mengungkapkan bahwa masalah tata kelola, intervensi sensitif, dan intervensi spesifik saat ini masih menjadi kendala utama yang dihadapi dalam upaya memberantas stunting. 

“Waktu kita tinggal 1 tahun ke depan untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, sementara dari hasil diskusi masih banyak hal yang harus dibenahi di lapangan,” ungkapnya.

Menurut Yoga, dari aspek tata Kelola, koordinasi, anggaran, data, dan komitmen saat ini masih menjadi masalah yang banyak dirasakan di daerah. Sedangkan dalam aspek intervensi spesifik, masalah pemberian ASI ekslusif, konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil dan remaja putri, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang dan pemberian makanan pendamping ASI juga masih menjadi persoalan.

“Jadi kita coba lihat hal-hal yang duable dan affordable (untuk ditangani),” tegasnya. 

Sementara itu, lanjut Yoga, dalam aspek intervensi sensitif, pendampingan pada calon pengantin, akses terhadap sanitasi layak, pengasuhan dan pendampingan dalam pemberian gizi anak, saat ini masih menjadi masalah utama di lapangan.

“Jadi ini semua kita coba kerangkakan dalam konteks kewenangan. Saya rasa ini menjadi penting termasuk pelibatan daerah yang juga memiliki tanggung jawab, bahkan sampai tingkat desa yang juga banyak sekali peranannya dalam hal ini,” terangnya. 

Baca Juga: Wapres Minta Komitmen Politik Turunkan Angka Stunting Tetap Jadi Prioritas