Pemerintah Daerah dan Desa jadi Ujung Tombak Cegah Stunting

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan diluncurkan pada Januari 2025, menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah desa (pemdes) sebagai ujung tombak implementasi program pencegahan stunting di lapangan.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Nopian Andusti mengatakan, tidak hanya menyasar peserta didik, program MBG ini juga dirancang untuk menjangkau kelompok rentan stunting seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita.

“Implementasi program ini berada di daerah, sehingga komitmen pemerintah daerah dan desa sangat menentukan keberhasilannya,” ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) bertema Makan Bergizi Gratis Solusi Tekan Angka Stunting, Senin (18/11).

Menurut Nopian, ada sekitar 8 juta keluarga di Indonesia yang berpotensi mengalami stunting. Data ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program MBG yang nantinya diintegrasikan dengan upaya pencegahan stunting di tingkat daerah.

“Penggunaan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan pada sasaran yang benar sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal,” tambahnya.

Baca Juga: Integrasi Makan Bergizi Gratis dengan Program Kementerian hingga Daerah Solusi Tekan Stunting

Salah satu fokus utama program ini adalah mencegah stunting dari hulu, dimulai dari calon pengantin. Kesehatan calon pengantin menjadi perhatian khusus karena memiliki dampak langsung terhadap kesehatan ibu dan bayi yang akan dilahirkan.

Calon pengantin harus memiliki kesehatan yang ideal sehingga ketika hamil, risiko melahirkan anak dengan stunting dapat diminimalkan. Selain itu, ibu hamil dan ibu menyusui juga menjadi prioritas dalam program ini. Dengan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, risiko stunting pada anak dapat ditekan secara signifikan.

Keberhasilan program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini. Edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam memahami pentingnya gizi seimbang bagi keluarga menjadi salah satu kunci keberhasilan.

“Pemerintah juga terus memanfaatkan best practices dari beberapa wilayah di Indonesia yang telah berhasil menurunkan angka stunting,” jelasnya.

Pengalaman dan pelajaran dari wilayah-wilayah ini akan menjadi panduan dalam menyusun dan mengimplementasikan program MBG secara nasional.

Selain itu, pemerintah aktif berkonsultasi dengan para pakar di bidang kesehatan dan gizi untuk memperkuat program ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, program MBG diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Posyandu dan Puskesmas, Garda Terdepan Pemerintah Monitor Pencegahan Stunting

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Dengan mengoptimalkan peran pemda, pemdes, Posyandu, dan Puskesmas, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki akses terhadap gizi yang cukup.

Langkah ini tidak hanya menargetkan penurunan angka stunting, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu mencegah munculnya kasus baru. Dengan demikian, program MBG menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia yang bebas stunting dan lebih sehat.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikutisecara langsung di kanal youtube FMB9ID_IKP. Nantikan update fakta bicara dari lingkar pertama di FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook).