Indonesia dan Korsel Jalin Kerja Sama Kembangkan Industri Kendaraan Listrik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia melalui Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif Indonesia (PIKKO) sepakat bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) yang diwakili Provinsi Busan atau Busan Economic Promotion Agency (BEPA) untuk melakukan penelitian dan pengembangan kendaraan listrik.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki berharap komitmen BEPA yang menjadi organisasi Pemerintah non-profit di bawah naungan Pemerintah Provinsi Busan, sebagai bagian komersial di bawah naungan Kedutaan Besar Republik Korsel bisa berkontribusi signifikan, terutama dalam mendukung industri kendaraan listrik di Tanah Air.

“Kerja sama kita, baik secara bilateral maupun multilateral di tingkat nasional dan regional ASEAN, telah menghasilkan berbagai program pengembangan UKM, salah satunya melalui program BEPA ini,” ujar Teten dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (12/10/2023).

Baca Juga: PLN-Pos Indonesia Integrasikan Rantai Pasok Logistik dan Akselerasi Kendaraan Listrik 

Teten mengatakan, Korsel menjadi negara yang maju pesat dalam perkembangan teknologi. Sehingga, kerja sama yang terjalin tersebut menjadi motivasi bagi Indonesia untuk bisa belajar dari Korsel, bertumbuh bersama, dan go global.

Indonesia sendiri secara bertahap sudah masuk ke dalam industri otomotif terutama mobil listrik. Menurut Teten, ada dua kebijakan dalam pengembangan industri nasional. Pertama, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Mineral (SDM), Pemerintah Indonesia tak akan lagi mengekspor bahan mentah, termasuk aluminum, nikel, dan lainnya.

Pemerintah Indonesia ingin semua bahan material diproduksi di Indonesia menjadi barang setengah jadi atau end product. Hilirisasi bukan hanya bahan mineral saja, tetapi juga hasil perkebunan, pertanian, termasuk yang berbasis agrikultur.

“Jadi hilirisasi bukan hanya melibatkan usaha besar tetapi juga UMKM, karena itu kemitraan Indonesia dan Korea Selatan sangat penting, yang saya yakini mampu memperkuat pelaku UMKM agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri besar dalam hal ini industri otomotif,” ujarnya.

Lanjutnya, mengenai subsitusi impor belanja pemerintah, dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law, sebanyak 40 persen anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diperuntukkan untuk UMKM, harus mengandung produk lokal dengan kandungan sebesar 40-100 persen.

“Ke depan juga secara bertahap akan mengganti bahan baku fosil ke mobil berbahan listrik. Tak bisa lagi Indonesia membeli mobil di luar Indonesia, tetapi harus dibuat di Indonesia. Kita ingin kerja sama dengan Korea Selatan sama-sama maju bersama go global,” ucapnya. 

Teten menyebut, dalam dua kebijakan tersebut, pemerintah ingin mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia berproduksi di dalam negeri, dan pemerintah membeli produk yang dibuat di dalam negeri.

“Ini sangat penting diketahui investor agar dalam impementasinya harus ada kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri, terutama UMKM karena menyangkut komponen lokal,” ungkapnya.