Bursa CPO Meluncur, Zulhas Harap Dorong Pembentukan Harga Acuan CPO

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meluncurkan perdagangan pasar fisik minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Bursa Berjangka Indonesia pada Jumat (13/10/2023) di Jakarta.

Peluncuran  Bursa CPO ini merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Selain itu, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendorong pembentukan harga acuan CPO.

“Peluncuran Bursa CPO Indonesia ini merupakan terobosan perbaikan tata kelola perdagangan CPO di bursa berjangka yang dilakukan dalam upaya memperkuat kinerja perdagangan CPO sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia. Selain itu, peluncuran Bursa CPO merupakan bentuk komitmen Kementerian Perdagangan mendorong terbentuknya harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah, maupun kecil/petani kelapa sawit,” tegas Zulhas.

Baca Juga: Tak Lagi Bergantung ke Negara Lain, Indonesia Luncurkan Bursa CPO

Zulhas juga menjelaskan, Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia, tapi belum memiliki harga acuan sendiri. Harga patokan ekspor CPO saat ini bersumber dari Rotterdam dan Malaysia.

“Melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka di Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan pelaku pasar CPO ke depan. Indonesia belum memiliki harga acuan CPO, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia. Kami banyak mendapatkan keluhan dari pelaku usaha jika harga acuan masih bersumber dari negara lain tidak tepat. Hal ini juga berdampak di hilir, misalnya untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi melalui terbentuknya Bursa CPO Indonesia ini agar ke depan bisa menjadi market influencer bagi dunia," ujar Zulhas.

Dia menekankan, CPO merupakan komoditas strategis Indonesia. Pada 2022, produksi CPO Indonesia mencapai 46,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai US$29,62 miliar. Pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat 20,86 juta ton atau lebih tinggi 15,74 juta ton dibanding Malaysia.

Selain itu, kata Zulhas, perdagangan CPO di bursa diharapkan menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit atau kebun kelapa sawit untuk melakukan transaksi komoditasnya dengan harga kompetitif.

"Peluncuran Bursa CPO Indonesia juga merupakan komitmen Kemendag dalam menciptakan ekosistem perdagangan CPO,” tambahnya.

Zulhas memperjelas, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun  2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Walaupun kebijakan ini bersifat sukarela (voluntary).

“Kebijakan perdagangan CPO harus cepat beradaptasi dengan pergerakan pasar yang dinamis. Kebijakan ini juga harus dipastikan mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Zulhas berharap, Bursa CPO Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku  kepentingan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam mendongkrak transaksi CPO.

“Kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, saya yakin target Perba ini akan terlaksana dengan baik, dan Bursa CPO Indonesia menjadi acuan harga di Indonesia. Terbentuknya Bursa CPO harus mendorong penguatan perdagangan CPO dan mendukung Indonesia menjadi market influencer di pasar global,” tuturnya.

Zulhas juga menyebutkan, ke depan, Kemendag akan mengatur tata kelola ekspor CPO yang akan memfasilitasi pelaku usaha melalui Bursa Berjangka oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Baca Juga: Soal Bursa CPO, Pemerintah Diminta Tidak Membebani Para Pelaku Usaha