DPR Soal Bengkaknya Anggaran Beli LPG: Jangan-jangan Ini Permainan Mafia Impor

Upaya Pemerintah mengembangkan penggunaan jaringan gas (jargas) sebanyak empat juta SR (sambungan rumah tangga) dinilai anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, masih belum optimal. Hingga saat ini, kata Mulyanto, target jargas terpasang baru sekitar 1 juta SR atau sekitar 25 persen dari target.

Mulyanto menilai pemerintah tidak serius membangun jargas untuk pengguna rumah tangga ini. Padahal pengembangan jargas sangat baik sebagai upaya mengurangi beban keuangan negara untuk keperluan impor LPG.

Baca Juga: Menko Airlangga Bersiap Pangkas Anggaran Subsidi Gas LPG

“Sudah dua tahun ini Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang cukup (APBN 2023-2024) untuk pembangunan jargas tersebut. Bahkan APBN yang sebelumnya didedikasikan untuk pembangunan jargas malah dialihkan untuk membangun infrastruktur pipa gas alam ruas Cisem (Cirebon-Semarang). Akibatnya upaya untuk mengejar target jargas tersebut jalan di tempat. Malah yang dilakukan Pemerintah adalah pengurangan target menjadi hanya 2.4 juta SR pada tahun 2024”, kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut realisasi pembangunan jargas masih memprihatinkan. Padahal kalau secara masif jargas dibangun dan masyarakat beralih dari gas melon 3 kg menjadi gas alam produk domestik, maka impor gas LPG secara langsung dapat dikurangi. Akibatnya defisit transaksi berjalan sektor migas juga akan tereduksi.

“Nyatanya program jargas mandeg. Impor LPG tetap tinggi. Jangan-jangan ini permainan mafia impor,” duga Mulyanto.

Diakui, PGN secara mandiri membangun jargas yang sasarannya untuk keluarga menengah atas namun jumlahnya sangat terbatas.

Baca Juga: Jumlah Pengguna LPG 12 Kg Merosot, Ada Apa?

Selain itu, harga gas alam untuk rumah tangga ini masih kurang menarik, akibatnya animo penggunaan gas alam oleh masyarakat untuk menggantikan gas LPG juga tidak seberapa tinggi.