Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Isu Ekonomi dan Politik Merebak Berdampak pada Persepsi Investor

Isu Ekonomi dan Politik Merebak Berdampak pada Persepsi Investor Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Belakangan ini sejumlah isu ekonomi memunculkan kekhawatiran masyarakat tanah air. Penurunan ekspor, terutama dalam komoditas sumber daya alam saat ini tengah terjadi, kecuali batubara dan nikel.

Ekonom Senior, Fadhil Hasan, mengungkapkan situasi ini semakin rumit lantaran ditambah dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal itu memicu penurunan harga komoditas karena investor cenderung beralih ke pasar obligasi di negara-negara seperti Amerika. 

“Dampak dari faktor eksternal ini sudah mulai terasa, terutama dalam penurunan ekspor dan erosi cadangan devisa. Dampaknya pada perekonomian domestik sangat bergantung pada daya beli masyarakat, yang saat ini terganggu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, seperti beras, peningkatan tingkat pengangguran, dan kenaikan harga bensin yang tidak lagi disubsidi,” ujar Fadhil, mengutip dari kanal YouTube Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik), Senin (23/10/2023).

Baca Juga: Beri Kontribusi Ekonomi, Pemkab Kudus Komitmen Lindungi 80 Ribu Tenaga Kerja SKT

Tidak hanya masalah ekonomi, ketidakpastian dalam hukum, kebijakan, dan situasi politik juga memengaruhi investasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan masalah di KPK menimbulkan inkonsistensi yang merugikan kepastian hukum dan persepsi investasi.

“Semua faktor ini, bersama-sama menjadi tantangan yang terkait, terlebih lagi  dengan pencalonan presiden, membawa ketidakpastian yang signifikan bagi perekonomian dan stabilitas nasional,” tutur Fadhil.

Fadhil melanjutkan keputusan yang baru-baru ini diterbitkan oleh MK terutama yang menyangkut aspek politik, telah menjadi perbincangan dan mengundang pertanyaan serius di kalangan masyarakat dan tentunya investor. 

“Terlihat bahwa regulasi hukum yang terkait dengan keputusan tersebut, cenderung diambil tanpa dasar hukum yang kuat atau argumen yang memadai. Hal ini menjelaskan bahwa keputusan itu mungkin didasari oleh pertimbangan subjektif dari para pemegang kekuasaan,” tutur Fadhil.

Baca Juga: Dukung Industri Kreatif dan Industri Media, Ganjar Pranowo: Inilah Ekonomi Baru

Kendati demikian, penting untuk memahami keputusan MK dalam konteks yang lebih luas, khususnya dengan masalah ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. 

“Hal ini menjadi isu yang tidak disukai oleh para investor, karena berdampak langsung pada persepsi mereka terhadap iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, isu-isu ini tampaknya saling terkait dan memiliki dampak yang substansial pada stabilitas hukum dan politik di negara ini,” tukas Fadhil.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Naeli Zakiyah Nazah
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: