Ganjar Pranowo Paparkan 5 Isu Utama Kebijakan Strategis Politik Luar Negeri, Apa Saja?

Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo membeberkan 5 isu utama dari kebijakan strategis politik luar negeri Indonesia.

Hal ini Ganjar sampaikan dalam acara “Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Stategis Politik Luar Negeri” pada Selasa (7/11/23) yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.

Ganjar menyebut kebijakan politik luar negeri “Bebas Aktif” yang selama ini dipegang Indonesia perlu didefinisikan dan diformulasikan ulang sesuai dengan perkembangan terkini.

Makna “bebas” dalam kebijakan politik luar negeri menurut Ganjar bukan hanya sekadar bebas, tetapi perlu diterapkan untuk membuat langkah strategis dalam menyikapi berbagai hal. Pun demikian dengan “aktif” yang menurut Ganjar perlu dimanfaatkan untuk Indonesia bisa lebih aktif berinisiatif dalam berbagai problem yang ada.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Tertinggal Jauh dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Ini Buktinya!

“Hari ini kebutuhan internasional seperti apa, jadi kalau kita melihat bebasnya bukan bebas free tapi kita bebas untuk membuat kebijakan yang jauh lebih strategis, aktif pun bukan kita bicara pasif saja, tapi aktif mengambil inisiatif apalagi problem yang tidak selesai betul-betul membutuhkan penyelesaian,” jelasnya.

Dalam pemaparan politik luar neger “bebas aktif” yang saat ini masih dipegang Indonesia, Ganjar juga menyebutkan ada 5 fokus utama yang perlu jadi perhatian terkait pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia.

Pertama, Indonesia menurutnya punya potensi jadi lumbung pangan dunia. Ganjar mengungkapkan pemerintah harus aktif dalam hal pangan ini dan tidak bisa membiarkan para petani bekerja sendirian agar Indonesia jadi Lumbung pangan dunia bukan sekadar ucapan saja.

“Butuh modernisasi, mekanisasi dan intervensi dari pemerintah, tidak bisa politik pangan ini dibiarkan kepada petani dan dibiarkan berjalan begitu saja, negara harus intervensi termasuk pengelolaannya,” ungkapnya.

Kedua, kemandirian energi yang menurut Ganjar untuk beralih ke energi yang lebih bersih, dibutuhkan biaya sangat besar sehingga butuh adanya kerja sama antar negara lewat diplomasi yang dilakukan para diplomat.

“Kalau hari ini orang bicara energi kotor, maka transisi energi mesti disiapkan tapi mahal sekali investasinya, maka penting buat kami dalam konteks hub internasional mengajak negara sahabat untuk bisa terlibat menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya.

Ketiga, Kemandirian maritim yang mana menurut Ganjar Indonesia dua pertiga wilayah laut tetapi kontribusi dari industri laut belum optimal. Karenanya menurut Ganjar, perlu mengoptimalkan kerja sama dan perjanjian internasional untuk penguatan posisi Indonesia.

Keempat, industrialisasi, menurut eks Gubernur Jawa Tengah itu, perang dagang hari ini cukup berdampak yang pada akhirnya mengganggu rantai pasok.

Baca Juga: Anies Baswedan: Indonesia saat Ini Penuh dengan Ketidakadilan

“Pengusaha dan investor jadi khawatir wait and see. Kami belajar saat pandemi lalu, lagi-lagi dibutuhkan peran Para diplomat untuk mengirim barang ke tempat lain, mungkin harus dengan negosiasi khusus, intensif khusus, atau kesepakatan khusus antara dua negara, ini jadi sangat penting untuk kita kerjakan,” jelasnya.

Kelima, terkait dengan pelindungan WNI. Menurut Ganjar, para diplomat KBRI perlu diberi kesempatan lebih besar untuk lebih bisa merespons agar warga negara bisa melaporkan dan cepat bisa ditangani jika ada masalah ketika bekerja di luar negeri.

“Kalau kita ingin hidup di bumi jauh lebih baik, diplomat ini jadi punya kekuatan sangat penting di setiap negara,” ungkapnya.