Risiko PHK akibat Boikot, ini Pandangan Ekonom hingga Tokoh Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu boikot produk yang terasosiasi dengan Israel bergulir luas di ruang media sosial. Tapi, di sisi lain netizen juga mengkhawatirkan dampak dari boikot adalah ancaman PHK di tengah sulitnya lapangan pekerjaan.

Sementara itu MUI telah mengumumkan fatwa haram membeli produk dari produsen pendukung Israel. Menanggapi itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai imbauan tersebut sah-sah saja sebagai rasa empati kemanusiaan.

Tokoh senior APINDO Benny Soetrisno menilai, jika hal ini dilakukan dalam jangka panjang, ada kemungkinan menyebabkan berbagai perusahaan di Indonesia yang dituduh mendukung Israel dapat tumbang.

Hal ini kemudian akan berakibat pada banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengularnya pengangguran di dalam negeri.

Padahal, sejatinya tidak ada produk yang benar-benar produksi Israel misal dengan mudah ditemukan di supermarket atau toko-toko.

"Kalau pun ada, paling hanya bagian komponen kecil, atau daur ulang dari sebuah produk. Itu pun tidak langsung dari Israel karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Paling mungkin misal dari negara lain, misal dari negara Eropa, baru barang jadi itu dipasarkan ke Indonesia. Itu pun lebih banyak di sektor sektor tertentu saja," kata Benny.

Kendati demikian, saat ini menurutnya belum ada laporan resmi atau dari pengusaha terkait dampak dari boikot ini.

"Sepanjang pengetahuan saya belum ada terganggu dan masyarakat masih membeli atau belanja terhadap produk produk yang di informasikan ada kaitannya dengan Israel,” ujar Benny.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Arif Luqman Hakim berpandangan beberapa pihak mendukung gerakan boikot sebagai ekspresi solidaritas dengan Palestina, sementara yang lain memandangnya sebagai tindakan kontroversial dengan potensi dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Sebagian pihak percaya bahwa ini adalah bentuk dukungan yang diperlukan untuk memaksakan perubahan dan menekan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Namun, pandangan lain menganggapnya tidak efektif dan merugikan perekonomian.

Ada alternatif lain yang dapat dipertimbangkan dalam mendukung Palestina. Ini termasuk dukungan dalam hal pendidikan, advokasi untuk dialog damai, dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

Lalu ada juga pendapat dari Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengatakan Israel hanya akan mendengar masukan dari negara sekutunya seperti Amerika Serikat dalam konflik di Palestina.

Atas dasar itu, JK mengatakan aksi protes berupa boikot produk Israel tidak akan berdampak pada penyelesaian masalah di Palestina.

"Nggak mempan (boikot), apa sih yang kita mesti boikot Israel, barangnya juga tidak ada yang masuk, bisa masuk dari negara lain," kata Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut.