PSI Dukung Heru Budi Tegas Hadapi Tawuran di DKI Jakarta

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William A. Sarana mendukung paya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran dan tindak kriminal lainnya.

Menurutnya, pencabutan tersebut bukan hanya karena mereka (pelajar) terlibat tawuran, melainkan juga kedapatan membawa senjata tajam.

Baca Juga: Survei KIC: PSI dan Gerindra Jadi Pilihan Hati Anak Muda

"Kita tidak bisa membiarkan perilaku tercela dari pelajar-pelajar ini, mereka bukan saja membahayakan diri dan sesama siswa di sekolah, tindakannya juga sudah meresahkan masyarakat," ucapnya dilansir pada Kamis (16/11).

William juga menilai, perlu ada efek jera selain bagi para siswa yang terlibat tawuran, selain penertiban melalui aparat keamanan, pencabutan KJP juga bagian dari upaya solutif, agar kedepannya tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini.

"Kami mendorong upaya tegas Pj Gubernur Heru Budi yang akan mencabut KJP bagi siswa yang terlibat tawuran tersebut, bahkan mereka tidak bisa mengajukan KJP lagi di kemudian hari atau blacklist dari daftar KJP," tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menilai tawuran yang dilakukan para siswa tersebut adalah masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dan meminta agar permasalahan tersebut segera diatasi. 

Salah satu caranya yaitu edukasi masif kepada seluruh pihak, sehingga potensi tawuran antar siswa bisa diminimalisasi.

"Saya menekankan pentingnya edukasi tidak hanya pada anak-anak, tapi juga guru dan orang tua," tegasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mencabut KJP Plus siswa SMA yang membawa celurit hingga hendak membacok satpam di Kalideres, Jakarta Barat.

Baca Juga: PSI Sebut Isu Dinasti Politik Tidak Berhasil, Singgung Penurunan Elektabilitas Ganjar Pranowo: Menembak Kaki Sendiri

"Pelajar membawa sajam (KJP mau dicabut), karena tawuran melanggar aturan," ujar Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa. (14/11/2023).