Tolak Usulan Biaya Haji Terbaru, Wisnu Wijaya: Belum Efisien

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan Fraksi PKS DPR RI keberatan dengan tingginya biaya haji yang diusulkan pemerintah hingga mencapai Rp 105 juta per jemaah. Menurutnya biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif.

“Kami memandang bahwa usulan tersebut masih bisa turun dengan cara melakukan efisiensi pada sejumlah komponen seperti menekan biaya penerbangan, mengubah pola permakanan/konsumsi, khidmatul masyair, pemangkasan durasi haji, serta dengan menghapus sejumlah komponen yang tidak relevan,” jelas Wisnu, dilansir Jumat (17/11).

Baca Juga: Timnas Pemenangan AMIN Tak Lama Lagi Diumumkan, PKS: Besok Pagi

Pertama, Wisnu yang juga menjadi anggota Panja BPIH, mendesak agar layanan penerbangan haji dibuka seluas-luasnya bagi seluruh maskapai.

“Layanan penerbangan perlu dibuka untuk semua maskapai sehingga nantinya ada kompetisi yang bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas. Pasalnya komponen penerbangan ini menjadi salah satu penyumbang biaya tinggi terhadap BPIH,” jelas Wisnu, Kamis (16/11/2023).

Kedua, terkait pola permakanan atau konsumsi. Wisnu meminta agar opsi untuk mengubah pola permakanan dengan pemberian uang tunai kepada jemaah sebagai kompensasi biaya makan bagi jemaah perlu dipertimbangkan serius.

“Selain untuk menghindari makanan katering yang terbuang mubazir, juga akan lebih hemat dan lebih leluasa bagi para jemaah haji karena mereka akan menyiapkan sendiri lauk pauk yang sesuai dengan selera dan lidah mereka, di sisi lain juga memberikan multiplier effect keekonomian bagi usaha mikro kecil di tanah air,” katanya. 

Baca Juga: Dapat Nomor Urut 1, Presiden PKS Optimistis Anies Baswedan-Cak Imin Menang Pilpres 2024

Wisnu menambahkan, jika memang terpaksa harus menggunakan layanan katering di sana, pihaknya meminta agar dilakukan 'open tender' katering yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Panja BPIH.