Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Presiden PKS Kritik Keras Soal IKN: Pemerataan Diwujudkan Bukan dengan Pindah Ibu Kota!

Presiden PKS Kritik Keras Soal IKN: Pemerataan Diwujudkan Bukan dengan Pindah Ibu Kota! Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan dari sisi pembangunan, Mega Proyek Era Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bisa mewujudkan pemerataan wilayah dan mengatasi masalah ketimpangan.

Hal ini Syaikhu ungkapkan di acara Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11/23). Dalam acara tersebut PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta Tetap Ibukota Negara.

Alih-alih memindahkan dan membangun Ibu Kota, Syaikhu mengungkapkan pembangunan pusat ekonomi di wilayah-wilayah yang ada lebih urgent dilakukan.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah,” ucap Syaikhu dilihat live di kanal Youtube PKS TV. 

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

“Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," tambahnya.

Syaikhu mengungkapkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, ujar Syaikhu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. 

"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," tambahnya.

Sementara itu, dikutip dari laman kompas pada pemberitaan (1/3/22), Jokowi mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN untuk pemerataan ekonomi dan sebaran wilayah populasi.

Baca Juga: Tim Hukum AMIN Endus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: